REPUBLIKA.CO.ID, La Nyalla Mattalitti mengaku tidak pernah mengatakan bahwa Prabowo Subianto meminta uang mahar kepadanya. La Nyalla juga menegaskan dirinya tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa Prabowo memalak dia terkait pencalonannya sebagai cagub Jatim.
"Kalimat itu adalah judul di media," demikian tulis La Nyalla dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada redaksi TV One saat acara Indonesia Lawyer's Club (ILC), Selasa (16/1).
Yang sebenarnya terjadi, kata mantan ketua umum PSSI ini, ada oknum pengurus partai yang menemui dirinya dan menjanjikan mengurus rekomendasi untuk maju sebagai kandidat cagub Jatim. Oknum tersebut meminta sejumlah fasilitas pribadi dan sejumlah dana untuk beberapa keperluan.
Total dana yang dikeluarkannyaa kepada oknum tersebut, kata La Nyalla, sekitar Rp. 7 miliar. Masing-masing Rp 5,9 miliar dan beberapa kali pengeluaran sekitar Rp 1,1 miliar.
Fakta lain, jelas La Nyalla, Ketua DPD Gerindra Jatim dalam pembicaraan melalui telepon dengan timnya menyampaikan agar disiapkan dana Rp 170 miliar atau Rp 150 miliar. Uang itu akan dibawa ke Prabowo dan akan diurus rekomendasi calon gubernur sekaligus akan diurus partai koalisi lainnya.
La Nyalla menyatakan dia dipanggil Prabowo, diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar di kisaran tanggal 20 Desember 2017. "Saya tidak setuju. Karena saya hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai calon gubernur di KPU," kata dia.
Karena itu, La Nyalla sudah membuka cek Rp 70 miliar, yang akan bisa cair setelah dirinya resmi menjadi calon gubernur. Akhirnya, dia diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu sepuluh hari.
"Semua fakta tersebut tercatat, ada saksi dan sebagian ada bukti otentik, baik berupa kuitansi/tanda terima, maupun rekaman chatting dan telepon," tulis La Nyalla.
Atas peristiwa ini, La Nyalla berharap kepada semua stakeholder politik dan akademisi untuk mengambil pelajaran berharga dari fenomena politik rekomendasi partai di Indonesia. Untuk kemudian menyusun rumusan perbaikan sistem tata kelola dan model.
Terhadap internal Partai Gerindra, La Nyalla berharap Badan Pengawas dan Etik Partai melakukan tindakan terhadap oknum-oknum partai dan orang dekat Ketua Umum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai
Ikuti Whatsapp Channel Republika