REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak dengan tegas rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, keputusan impor tidak didasari dengan data yang riil untuk mengambil kebijakan.
"Saya menolak adanya impor beras, karena argumentasi tidak clear. Keputusan ini tidak berbasis pada data riil dan tidak sesuai dengan kebutuhan," ujar Rieke dalam diskusi "Dinamika Harga dan Impor Beras," di Jakarta, Rabu (17/1).
Menurut Rieke, ketidaksesuaian data antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya harus diwaspadai. Karena hal- hal tersebut telah mencederai kredibilitas pemerintah, apalagi masalah beras merupakan masalah krusial seluruh rakyat.
Presiden pun harus mengevaluasi kinerja kementerian yang dianggap telah lalai dalam mengerjakan tugas penting semacam ini.
"Persoalannya, tidak bisa data bermacam-macam, karena kementerian dan lembaga satu pemerintahan. Kalau pembantu-pembantunya Presiden memberikan data-data begitu, harus dievaluasi serius," tegasnya.
Rieke berpendapat, seharusnya keputusan impor tidak dilakukan dekat dengan masa panen raya. Apalagi proses impor akan memakan waktu lebih dari sebulan, dan beras impor akan masuk saat masa panen raya yang dimulai Februari ini.
Selain itu, sebelum melakukan keputusan impor, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi data stok beras nasional. Data stok beras nasional, kata Rieke, tidak hanya berada di pemerintah ataupun Bulog, tapi juga di pedagang beras dan petani.
"Mereka harus duduk bareng lalu kasih data seragam ke publik. Kementerian dan lembaga terkait harus saling mendukung. Bersama- sama evaluasi data dengan melibatkan semua kepala daerah terutama di tempat- tempat yang merupakan kantong- kantong beras," tutur Rieke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika