REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Jawa Barat berusaha mencegah penyelewengan bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin yang disalurkan melalui mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu caranya lewat penerapan sistem daring dari pemerintah pusat.

Kepala Dinsos Garut Elka Nurhakimah mengatakan, penyaluran beras sejahtera (rastra) di Garut berakhir pada 2017. Sejak awal 2018 penyaluran bantuan sosial diberikan lewat mekanisme BPNT. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT ditentukan lewat data Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tahun 2018 jumlah KPM sama dengaan 2017 yaitu sebanyak 171,870 KPM. Belum ada peningkatan. Ketetapan jumlah penerima KPM oleh SK Mensos. Tapi Dinsos daerah harusnya ada di dalamnya karena ada tim monitoring, kalau sekarang datanya masih dari Kemensos," katanya pada Republika.co.id, Senin (15/1).

Melalui BPNT, kata dia, akan mencegah terjadinya penyelewengan seperti dahulu terjadi pada rastra. Sebab, penyaluran BPNT dilakukan secara daring melalui bank yang ditunjuk resmi di tiap daerah.

"Kebetulan Garut masuk BPNT, yang lain masih rastra. Mungkin sekarang Kemensos kerja sama dengan Himbara ditunjuk BNI untuk Garut, nah jadi sekarang kewajiban BNI ini mencetak kartu penerima manfaat, sudah koordinasi dengan BNI sudah siap, hanya tunggu drop kartu dari pusat. Sistem non-tunai sekarang," ujarnya.

Nantinya, penyaluran BPNT di Garut dilakukan secara non-tunai lewat agen yang ditunjuk oleh BNI. Agen-agen penyalur ini pun tersedia hingga ke tingkat Desa kalau sudah menyatakan kerja sama.

"Masing-masing KPM dapat kartu, isinya 110 ribu sebulan, dibelikan non-tunai lewat agen BNI, bisa e-waroung atau Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) kalau di pelosok soalnya e-waroung cuma ada 10 di Garut. Si KPM beli di sana beras dan telur, kombinasi jumlahnya terserah mereka yang penting senilai 110 ribu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika