Senin 15 Jan 2018 10:28 WIB

Kapolri dan Mendagri Bahas Kerawanan Pilkada Serentak 2018

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1). Dalam pertemuan itu, Tito mengaku membahas mengenai kesiapan Polri menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak.

"Kita diskusikan mengenai potensi kerawanan, karena pasangan calon sudah didaftarkan, dan ditetapkan 12 Februari mendatang," kata Tito usai menemui Mendagri di Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/1).

Menurut Tito, berdasarkan hasil pendaftaran para pasangan calon, Polri sudah bisa melihat potensi kerawanan. Potensi kerawanan itu dilihat dari variabel-variabel yang dibawa oleh para pasangan calon itu sendiri. "Polri sudah bisa melihat potensi kerawanan, dari latar belakang parpol pendukung, latar belakang pasangan calon, isu isu para pasangan calon," ujar  Tito.

Tito menjamin, penyelenggaraan pilkada serentak bisa aman dan lancar, asalkan, isu-isu yang memicu kerusuhan tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Isu tersebut seperti isu SARA maupun kampanye-kampanye hitam. "Prinsip kita sepanjang isu provokatif tidak keluar, menurut hitungan Polri akan aman," kata Tito menegaskan.

KPU telah menetapkan 171 daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018. Berdasarkan analisis Polri, terdapat lima provinsi yang paling rawan, yakni Lima daerah itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement