REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi, Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) DPP PKS Memed Sosiawan menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif dan solutif melihat kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Memed setidaknya ada enam langkah yang mesti diambil pemerintah dalam persoalan ini.
Pertama, pemerintah perlu meninjau kembali Permendag No.51/2017 dan Permentan No. 31/2017. Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis beras medium dan premium telah berdampak terhadap ketersediaan beras jenis medium dan premium.
Ia menerangkan, dengan margin harga HET yang lebar antara jenis premium dan medium, para pedagang lebih cenderung beralih ke jenis premium. "Faktor ini yang diduga sebagai pemicu kenaikan harga beras jenis medium. Kondisi ini memperlihatkan pemerintah gagal dalam mengendalikan harga beras pada saat pasokan beras mencukupi," papar Memed di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (12/1).
Selanjutnya, Memed mengatakan, pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan HET yang ternyata tidak mampu meredam kenaikan harga sehingga menimbulkan inflasi. "Kebijakan pengaturan HET sebaiknya hanya pada level beras jenis medium. Sedangkan jenis premium dilepas sesuai dengan mekanisme pasar," ungkapnya.
Ketiga, Memed juga mendesak adanya perbaikan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan rantai pasok yang masih terlalu panjang di pasar. Kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di pasar. "Keberadaan satgas pangan yang sudah dibentuk pemerintah belum efektif untuk mengawal harga," ujar Memed.
Pekerja melaukan bongkar muat karung berisi beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)
Keempat, peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional perlu kembali diperkuat. Hal ini, ungkap dia, bisa memperkuat kembali fungsi kontrol pemerintah terhadap pasokan beras dan stabilitas harga di pasar. "Kemudian, pemerintah hendaknya memfasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi petani sehingga mampu bermitra langsung dengan Bulog dan atau penggilingan padi," terangnya.
Yang terakhir, Memed menyebut, pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor. Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga psikologi ekonomi beras petani. "Kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola beras nasional, dimana pada saat produksi tinggi harga beras justru naik. Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika