REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima surat resmi penolakan pembatalan proses Hak Guna Bangunan (HGB) pada tiga pulau reklamasi.

"Sudah terima tadi malam surat resmi kami terima. Malam kita pelajari, pagi ini juga kita pelajari dan banyak item - itemnya yang menurut pandangan kami, memiliki argumen bahwa kalau ada cacat administrasi bahwa sebenarnya bisa itu dibatalkan," kata Anies di Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Anies akan menyiapkan langkah selanjutnya. Sebenarnya, kata ia, ada peraturan menteri yang membolehkan untuk pembatalan HGB.

"Jadi itu bisa dipakai, jadi kalau itu bisa dipakai kenapa lewat PTUN, memang sah - sah saja semua bisa lewat PTUN semua urusan bisa," kata Anies.

Jadi PTUN bukan sesuatu yang tidak boleh, tapi itu bukan satu - satunnya. "Kalau memang ada instrumen lain kenapa instrumen tersebut tidak dipakai," katanya.

Sebelumnya menurut prosedur untuk pembatalan HGB tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dia mengirim surat ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh HGB tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.

Surat permohonan dikirim untuk membatalkan tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies pada 29 Desember 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika