REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memberi apresiasi dan mendukung penuh gagasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang membentuk Satgas Anti Politik Uang di Pilkada 2018. Dia menilai, selama ini isu politik uang di pilkada selalu terbiarkan, baik oleh KPK, Kejaksaan maupun Polri sendiri.
"Akibatnya, pascapilkada, menurut dia, banyak kepala daerah yang tertangkap dalam kasus korupsi karena mereka harus mengembalikan politik uang yang dikeluarkan saat pilkada. Satgas Anti Politik Uang ini sebuah terobosan dari Tito Karnavian untuk mewujudkan pilkada yang bersih dan terciptanya demokrasi yang berkualitas," kata dia, Kamis (11/1).
Baca, Satgas Politik Uang Polri akan Awasi Empat Tahapan Pilkada.
IPW berharap keberadaan satgas ini berkelanjutan karena keberadaannya bagian dari tugas kepolisian seperti yang diamanatkan Tri Barata, yakni polisi sebagai penjaga moral masyarakat. Sejak Kamis (11/1) ini satgas dinilai harus sudah bisa bekerja maksimal.
Menurut Neta, satgas sudah bekerja saat partai partai mengincar para bakal calon agar bisa terdeteksi kebenaran isu uang mahar dari para calon untuk partai politik di Pilkada 2018 ini. Bagaimana pun uang mahar adalah bagian dari politik uang.
Untuk melancarkan kinerja Satgas Anti Politik Uang, Polri harus menggerakkan semua jaringannya, terutama untuk mencari informasi keberadaan politik uang di berbagai daerah. Intelijen, polsek dan polres harus menjadi ujung tombak untuk mendeteksi dugaan politik uang di pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
