REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyetop program merger untuk sekolah dasar (SD) di wilayah tersebut. Sebab, saat ini jumlah SD di Purwakarta sudah memenuhi ketentuan proporsional.

“Tak ada lagi SD yang tidak kebagian murid,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Rabu (10/1).

Dedi melanjutkan, saat ini kondisi SD yang ada di Purwakarta sudah jauh lebih baik. Dulu masih banyak SD yang saling bersaing memperebutkan siswa baru. Padahal, lokasi mereka satu kompleks dan bertetangga.

Karena itu pula Pemkab Purwakarta sering menerima keluhan kepala sekolah yang tidak kebagian murid saat tahun ajaran baru. “Kini, tidak ada lagi keluhan serupa,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, sejak dirinya memimpin Purwakarta, sudah ada 85 SD yang dimerger. Dari jumlah tersebut, 40 persennya berada di wilayah perkotaan. Selebihnya, tersebar di wilayah pedesaan.

Dedi mengaku bisa berbangga hati. Sebab, selama 10 tahun memimpin, ada perubahan yang cukup mencolok dari sektor pendidikan dengan tidak ada lagi SD yang tak kebagian murid. Saat ini, bangunan SD juga cenderung lebih bagus. Pada satu ruang kelas sudah ada toiletnya sehingga para siswa tak perlu lagi berebut toilet dengan teman berbeda kelas.

Selain itu, sekolah juga sudah membiasakan untuk memanfaatkan lahan jadi area hijau yang produktif guna produk pertanian dan perkebunan. “Bisa dibilang sekarang sudah tidak ada lagi SD negeri yang kumuh,” ujar Dedi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Purwanto mengatakan,  jumlah SD yang ada saat ini sebanyak 358 unit. Jumlah itu sudah sangat proporsional. “Mulai tahun ini, tidak ada lagi SD yang digabungkan. Sebab, semuanya sudah berjalan dengan baik,” kata Purwanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika