REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri menilai permohonan gugatan praperadilan Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) keliru. Gunawan dan Fauzi dilaporkan dengan dugaan kasus sengketa lahan di Lampung.
"Jadi gugatan yang diajukan pemohon (Gunawan dan Fauzi) mendalilkan pembatalan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) agar tidak dilakukan tuntutan hukum," kata Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Veris Septiansyah di Jakarta, Rabu (10/1).
Veris mengatakan tim pembela hukum Gunawan dan Fauzi seharusnya mengerti pemahaman soal Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang obyek praperadilan. Veris menjelaskan awal kronologis kasus Gunawan dan Fauzi itu terkait dugaan kasus sengketa lahan di Lampung yang dilaporkan Walfrid Hot Patar S ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/369/IV/2017/Bareskrim tertanggal 7 April 2017.
Selanjutnya, penyidik Bareskrim menyelidiki dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tertanggal 22 Juni 2017. Veris mengungkapkan penyidik belum menetapkan tersangka terhadap penyidikan laporan itu, bahkan Gunawan dan Fauzi masih berstatus saksi terlapor dugaan penggelapan.
"Makanya sedikit aneh kenapa diajukan praperadilan padahal belum ada penetapan tersangka," ujar Veris.
Namun Veris menegaskan Polri siap menghadapi gugatan praperadilan yang dimohonkan Gunawan dan Fauzi, bahkan jawaban dari termohon atau penyidik Polri telah diserahkan kepada hakim. Veris juga menegaskan tidak dapat menjelaskan pokok perkara karena masuk ranah proses penyidikan kasus yang dapat menguntungkan pihak lawan atau pemohon.
Sementara itu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Mukhtar menyatakan agenda sidang lanjutan praperadilan mengenai jawaban dari pihak termohon Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Kemudian, sidang lanjutan masuk agenda pembuktian dari pihak pemohon dan termohon pada Kamis (11/1) dilanjutkan agenda saksi atau ahli pada Jumat (12/1) dan sidang kesimpulan pada Senin (15/1) yang diakhiri sidang putusan pada Selasa (16/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika