REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wali Kota Mataram Ahyar Mori dan Wakil DPRD NTB Mori Hanafi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB pada Rabu (10/1). Bakal pasangan calon yang diusung Gerindra, PPP, PAN, PBB, PDIP, Hanura datang dengan diiringi ribuan massa pendukung. Pantauan Republika.co.id, suasana pendaftaran Ahyar-Mori tampak lebih semarak dibandingkan bapaslon lain yang telah mendaftar pada Senin (8/1).
Tabuhan dan tarian Gendang Beleq mengawali prosesi kedatangan Ahyar-Abduh pada pukul 14.30 WITA. Ahyar datang dengan mengenakan jas dan peci hitam dengan balutan kain tenun pada bawahannya yang menonjolkan identitas Suku Sasak. Sedangkan Mori yang berasal dari Bima, memilih mengenakan pakaian adat khas Suku Mbojo (Bima) dengan didominasi warna keemasan.
Banyaknya massa pendukung membuat Kantor KPU NTB sedikit memanas lantaran banyak yang ingin ikut masuk ke dalam Kantor KPU NTB. Namun, hal ini tidak berlangsung lama begitu Ahyar-Mori masuk ke dalam Kantor KPU NTB.
Keduanya memasuki Kantor KPU NTB dengan dijunjung massa pendukung. Begitu memasuki kantor KPU NTB, Ahyar-Mori memilih menyapa para pendukungnya yang berada di luar. Kondisi ini sempat membuat petugas KPU sedikit kewalahan dan berkali-kali meminta Ahyar-Mori segera menuju meja pendaftaran. "Kepada saudara Ahyar-Mori segera menuju meja pendaftaran," bunyi pengumuman petugas KPU NTB.
Tak berlangsung lama, keduanya duduk dan menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan pendaftaran. Sedangkan, massa pendukung di luar tak henti-hentinya meneriakan dukungan melalui sejumlah nyanyian berbahasa Sasak dengan pengeras suara. "Ahyar-Mori, Side doang (kamu saja), NTB untuk Semua," begitu teriakan massa pendukung.
Kota Mataram menjadi basis terbesar pasangan ini lantaran hingga saat ini Ahyar masih menjabat sebagai Wali Kota Mataram. Keriuhan di Kantor KPU NTB diprediksi akan terus berlangsung hingga sore hari. Pasalnya, setelah Ahyar-Mori, bapaslon dari Demokrat dan PKS yakni Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah akan mendaftar di KPU NTB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika