Selasa 09 Jan 2018 18:45 WIB

'Cek dan Ricek Kunci Perangi Hoaks dan Narasi Kekerasan'

Berita bohong atau hoax.
Foto: kemkominfo
Berita bohong atau hoax.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tahun 2018 dan 2019 bangsa Indonesia akan menjalani pesta demokrasi. Pilkada serentak di 171 daerah serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi hajat besar. Euforia pun telah terjadi dengan telah munculnya bakal-bakal calon gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.

Kini, perasaan harap-harap cemas masih menghinggapi masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilpres rentan dengan hal-hal negatif, terutama hoaks dan narasi kekerasan berbau SARA.

Contoh nyata terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Saat itu, bangsa Indonesia sempat tegang dan terkotak-kotak akibat kasus pelecehan agama yang melibatkan salah satu calon gubernur. Alhasil, kasus itu terus ‘digoreng’ kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya menciptakan keresahan di masyarakat dan merusak persatuan NKRI.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Dr Hendri Satrio sangat menyadari kondisi itu. Menurutnya, hoaks dan narasi kekerasan itu sulit dihindari di tengah booming  media sosial (medsos) dan teknologi informasi. Karena itu, semua pihak harus benar-benar memiliki pengetahuan sebagai benteng untuk memberantas hoaks dan narasi kekerasan tersebut

“Memberantas hoaks itu sebetulnya mudah, cukup kita melakukan cek dan ricek ulang terhadap setiap informasi yang dinilai janggal atau memiliki citra negatif. Bila hal ini terbiasa kita lakukan, hoaks otomatis bisa kita diatasi,” ujar Hendri dalam siaran persnya, Selasa (9/1)

Begitu juga narasi kekerasan, lanjut Hendri, untuk meredamnya masyarakat harus mampu menahan diri dari pengaruh buruk media massa dan medsos. Intinya, setiap individu pemilik akun media sosial dituntut dewasa dalam mengelola pesan ke atau dari akun miliknya.

Selain itu, budaya instan yang disukai masyarakat tidak boleh digunakan pada era keterbukaan informasi. Semua informasi harus disaring dan ditelaah sebelum disimpulkan. Selain itu, kebiasaan menyebarkan atau meneruskan berita negatif atas dasar eksistensi atau biar eksis juga harus dihilang

“Kuncinya adalah selektif dalam menilai setiap pesan yang beredar dan dewasa dalam menyikapi pesan yang beredar,” tegas pria yang juga aktif di Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini.

Ia mengungkapkan, ada banyak dampak positif dari keberadaan Medsos. Namun, ia tidak menampik bahwa dampak negatif Medsos ini sangat besar. Ia juga tidak menampik, Medsos telah masuk ke seluruh sel kehidupan manusia, termasuk dunia politik.

"Demokrasi memang masuk ke ranah baru, era medsos. Perdebatan di medsos dipersilakan selama menggunakan informasi yang benar dan tidak menggunakan isu SARA,” kata Hendri. 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement