REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, nantinya satuan tugas politik uang yang telah diwacanakan akan lebih menitikberatkan pada operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Tito, hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi Satgas money politic ini ya lebih kepada OTT misalnya mohon maaf ada yang bayar ke KPU, bayar ke Bawaslu, kepala daerah yang dia masih menjabat, tidak jelas uangnya tapi dalam jumlah besar disawer-sawer misalnya, itu pasti kita selidiki," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (9/1).

Tito menuturkan, secara teknis, Kabareskrim nantinya akan membentuknya dengan mengistruksikan pada Polda. Setelah itu Polri akan berkoordinasi dengan pimpinan KPK. "Karena ini kan menindaklanjuti pembicaraan dengan pimpinan KPK sebelumnya. Kita undang untuk datang dan nanti kita bagi tugas," ujarnya.

Tito mengatakan, saat ini Bareskrim sedang melakukan persiapan pembentukan satgas tersebut. Bareskrim mengupayakan minggu ini, pembentukan satgas ini bisa rampung. "Anggarannya sudah ada. Kemudian mungkin minggu depan kita undang KPK," ucap Tito.

Sebelumnya, wacana pembentukan satgas anti politik uang in ini diungkapkan oleh Tito. Satgas iji disiapkan untuk mengantisipasi tahun 2018 yang merupakan tahun politik, dimana Pilkada serentak akan digelar. Begitu pula tahun 2019 yang akan digelar pemilihan presiden. Adanya satgas ini diharapkan dapat menekan aktivitas politik uang dal gelaran pemilihan umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika