REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) mengupayakan penerbitan peraturan daerah (Perda) untuk membatasi ruang gerak Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di daerah itu karena tidak sesuai adat dan agama.
"Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memerangi perilaku menyimpang tersebut agar jangan berkembang di Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Jumat (5/1).
Ia mengatakan, itu dalam rapat koordinasi menanggulangi perkembangan LGBT di Sumbar. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi dari media, LGBT sudah mulai berkembang di daerah itu. Mengantisipasinya perlu dibuatkan perda. "Kita akan bicarakan dengan semua pihak terkait, seperti dinas, DPRD, LKAAM, ulama, dan cadiak pandai (tokoh masyarakat)," tambahnya.
Sementara, rencana pembentukan perda dibahas, Pemprov Sumbar bersama tim akan melakukan survei tentang kegiatan LGBT selama tiga bulan. Hasilnya akan dibahas kembali untuk bahan pertimbangan pembentukan perda terkait LGBT tersebut.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Hendri mengatakan, ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk memberantas LGBT, yaitu meningkatkan penjagaan dan pencegahan mulai dari keluarga, sekolah, dan organisasi-organisasi masyarakat. Kemudian, mengobati mereka yang sudah terkena penyakit tersebut.
Lalu yang terakhir perlu adanya sanksi, aturan hukum, adat, dan sosial terhadap pelaku tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Bustavidia dalam kesempatan yang sama menyebutkan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait bahaya LGBT agar tidak ada siswa yang terjerumus.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday menyebutkan perilaku LGBT rentan terhadap penyebaran HIV/ AIDS, karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk memberikan sosialisasi dan penanganan persoalan LGBT di Sumbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
