REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) akan menggelar musyawarah antar pemuka agama untuk kerukunan anak bangsa. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 8 hingga 10 Februari 2018 di Gedung Nusantara V, DPR RI, Jakarta.
Din Syamsuddin selaku Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) mendukung penuh rencana musyawarah tingkat nasional yang rencananya akan dibuka dengan sambutan dari sejumlah pimpinan agama masing-masing.
"Kita dialogkan soal pandangan umat-umat beragama terhadap eksistensi NKRI, ini kan masih ada perbedaan pandangan, maka perlu diluruskan," ujar Din dalam pertemuannya dengan jajaran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Jakarta, Kamis (4/1).
Pemilihan tempat di Gedung Nusantara V DPR/MPR lebih disebabkan tempat luas seperti JCC akan dipakai pihak lain. Sementara Istora Senayan akan digunakan sebagai persiapan Asian Games 2018. "Makanya kita pilih Gedung Nusantara V. Di sana bisa menampung hingga dua ribu orang," ujarnya.
Din mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi jalan tengah mempererat hubungan antaragama di Indonesia. Nantinya, kegiatan itu juga akan menyepakati poin-poin penting terkait menjaga NKRI belandaskan Pancasila melalui dialog. "Kita nanti akan menyepakati sebuah kesepatakan," katanya.
Sejumlah tokoh agama nantinya akan diundang. Seperti misalnya tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Budha, tokoh Konghuchu, dan sejumlah lainnya. "Saya pikir ada istilah 'garis keras' dalam beragama itu karena kesalahan atau sempitnya dalam memahami suatu agama," kata Din.
Din menegaskan, agenda pertemuan antarpemuka agama untuk kerukunan masyarakat di Indonesia saat ini sangat mendesak. Sejak era Reformasi, ada kelompok-kelompok yang mengekspresikan pandangannya terlalu berlebihan. Sehingga, harus segera diluruskan dan diarahkan agar tidak menjadi pemicu perpecahan. Untuk menyelesaikan perbedaan internal suatu agama harus diserahkan kepada pemuka agama yang bersangkutan.
Hasil dari musyawarah tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nanti kita serahkan hasilnya kepada Presiden, apakah nanti tanggal 10 atau tanggal 11, kita lihat nanti," katanya.
Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap, pertemuan antar pemuka agama ini bisa membangun Indonesia menjadi negara adidaya, negara besar yang disegani negara-negara lain. "Kegiatan ini sangat penting sekali. Kami ingin memajukan Indonesia dari aspek lahir dan batin," katanya.
PHDI sendiri nantinya akan mengirimkan sekitar 50 anggotanya untuk mengikuti dialog antar pemuka agama. PHDI akan memberikan kesempatan kepada anggotanya agar lebih berpengalaman di pertemuan-pertemuan yang lebih tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika