REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menggenjot sektor pajak pada 2017 lalu menyelamatkan APBD 2018 Jabar dari ancaman defisit. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan serapan APBD Jabar 2017 melonjak hingga mencapai angka 95,78 persen. Hal ini, membuat target sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 defisit dari yang direncanakan.
"Kami mematok Silpa 2018 itu Rp 2 triliun untuk dibelanjakan, tapi ternyata ada defisit Rp 600 miliar," ujar Iwa kepada wartawan di Bandung, Kamis (4/1).
Iwa mengatakan, angka itu sudah masuk dalam rencana belanja Pemprov Jabar 2018. Meskipun, penyerapan tinggi pada 2017 dinilai sangat baik dan tertinggi dalam sejarah Pemprov, tapi upaya menutup defisit bisa gagal jika pendapatan tak mencapai target lebih.
Iwa menjelaskan di APBD 2017, pendapatan total dipatok Rp 31,3 triliun. Hingga akhir 2017, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar mampu mengejar realisasi hingga Rp 32,1 triliun atau 102,4 persen. Artinya, kekurangan Rp 600 miliar itu tertutup dari sini. "Overtarget pendapatan mencapai Rp 800 miliar," katanya.
Sektor pendapatan asli daerah (PAD) Jabar 2017 lalu ditargetkan mencapai Rp 17,11 triliun, tapi realisasinya menembus Rp 18,042 triliun atau 102 persen. Dari pendapatan pajak kendaraan bermotor baik PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) yang ditargetkan Rp 15,6 triliun, realisasinya Rp 16,4 triliun atau 105,96 persen.
Menurut Iwa, dari sisi serapan anggaran 2017 lalu terjadi peningkatan di saat terakhir. Dari target anggaran Rp 34,7 triliun, realisasinya mencapai Rp 32,25 triliun atau 95,78 persen. Ini menunjukan rencana penganggaran Pemprov sudah baik.
"Ini pertama sepanjang sejarah penyerapan anggaran baik secara absolut nilainya dan secara persentase tertinggi," katanya.
Iwa pun merinci, sejumlah belanja yang serapannya relatif besar. Misalnya, belanja langsung dari target Rp 7,64 triliun, realisasinya menembus Rp 7,13 triliun atau 93,7 persen. Lalu dari belanja hibah Rp 9,86 triliun, realisasinya Rp 9,526 triliun atau 96,58 persen. Sedangkan dari belanja pegawai Rp 5,19 triliun, realisasinya Rp 5,155 triliun atau 99,16 persen, katanya.
Untuk sektor belanja bagi Rp 6,928 triliun, kata dia, realisasinya Rp 6,9 triliun atau 99,05 persen. Adapun dari belanja bantuan keuangan Rp 4,5 triliun, realisasinya Rp 4,17 triliun atau 92,55 persen. Iwa memastikan dari hasil pemeriksaan BPK atas belanja APBD Jabar 2017 pun temuan yang ada sangat minor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
