REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon memberikan sejumlah catatan atas laporan kinerja pemerintah 2017. Terutama, terkait risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia. Kata Fadli, menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp 345,8 triliun.

Dengan data itu, menurut Fadli, secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp 367,7 triliun. "Meskipun secara nominal jumlahnya turun, tapi persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB," kata politikus Partai Gerindra tersebut, Kamis (4/1).

Selama pemerintahan Joko Widodo, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp 227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp 318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. "Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat," keluhnya.

Fadli meminta agar semuanya memperhatikan soal defisit anggaran ini. Karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh Undang-undang yang sama.

Lanjut Fadli, apabila diperhatikan, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. "Inilah yang harus kita waspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika