REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menginginkan publik lebih percaya pada institusi Polri di tahun-tahun berikutnya. Tito mengklaim, saat ini kepercayaan publik pada Polri menurutnya cukup tinggi.
Tito mengatakan, dari hasil penelitian sejumlah lembaga, termasuk survei independen beberapa lembaga survei, tingkat kepercayaan publik pada polri meningkat. Hal ini ditunjukkan posisi Polri yang menurutnya kerap berada di posisi lima besar. Tito menyebut, kepercayaan publik pada saat ini sudah mencapai menjadi 70 persen.
"Dengan konsep promoter yang saya lakukan penilaian lembaga survei sampai akhir 2017 yang relatif menemukan tingkat kepercayaan publik kepada Polri meningkat dan stabil. Ini menunjukan kebijakan umum yang kami kerjakan sudah on the track," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (3/1).
Dengan konsep promoter ini, Polri pun bertekad untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki budaya polri dan manajemen media. Untuk perbaikan kinerja, Tito menguutamakan layanan publik kepada masyarakat. Ia juga bertekad meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum. "Karena paling banyak komplain di bidang hukum penanganan kasus," ujarnya.
Tito juga berharap Polri mampu menunjukkan kinerja dalam menjaga Kamtibmas, terutama dalam menekan konflik sosial dan konflik massa. Tidak lupa, terorisme dan narkoba juga jadi perhatian Polri. Tito berharap dengan perbaikan yang dilakukan akan meningkatkan kepercayaan publik di tahun berikutnya.
"Kita ingin tahun ini (2018) bisa tembus di atas angka 80 persen publik percaya pada polisi. Kalau bisa 2019 bisa lebih baik meskipun ditengah tantangan saya tahu tantangan polri pada posisi daging yang berada ditengah konflik sosiaal politik (Pilkada dan Pemilu)," kata Tito.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan, kepercayaan publik sangat penting bagi lembaga manapun. Justru ironisnya problem selama ini ketidakpercayaan publik banyak ada pada lembaga, termasuk Polri. Apa yang dilakukan Kapolri melalui promoter, menurut Amzulian adalah upaya yang positif.
Menurut temuan Ombudsman, Polri termasuk unit pelayanan dinilai cukup bermanfaat bagi masyarakat. "Tadi sudah kami nilai baik karena itu? Polri dapat nilai kategori kepatuhan sedang periode sekarang," kata Amzulian, Rabu (3/1).
Kendati demikian, Polri tetap diharuskan membenahi sejumlah hal. Dalam hal ini, aspek reserse dalam penanganan kasus kerap menjadi sorotan publik karena kerap terbengkalai. Oleh karena itu Polri harus berupaya meningkatkan kinerja dalam hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
