Rabu 03 Jan 2018 13:00 WIB

Kedekatan AGK dengan JK Dinilai Bakal Jadi Kendala

Gedung DPR
Gedung DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengaku pesimistis legislator Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita bakal mendapar sinyal dari Istana untuk menjadi ketua DPR. Sebab, kedekatan Agus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menjadi titik lemah di mata Presiden Joko Widodo.

Pangi mengatakan, Jokowi -panggilan akrab Presiden Joko Widodo- bisa merasa tak nyaman jika figur yang dekat dengan JK memimpin DPR. Terlebih, parlemen memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan strategis usulan pemerintah.

“Ini berbahaya. Karena JK belum pasti dan tidak ada jaminan akan all-out dukung Jokowi pada Pilpres 2019,” ujar Pangi dalam keterangannya, Rabu (3/1).

Analis politik yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ipang itu memprediksi Jokowi dan JK akan memiliki kepentingan dan agenda berbeda pada 2019. Sebab, bisa saja JK akan mendukung calon presiden pesaing Jokowi. 

“Kepentingannya akan berbeda soal capres. JK belum tentu mendukung Jokowi. Kita tahu bahwa kedekatan Agus Gumiwang dengan JK,” ulasnya. 

Pangi menambahkan, untuk pengisian kursi ketua DPR periode 2014-2019 memang menjadi kewenangan Golkar. Namub, lanjutnya, riil politik tentu tak akan menafikkan kode ataupun sinyal yang ditunjukkan Presiden Jokowi.

“Saya pikir juga keliru bahwa Agus Gumiwang mulus jadi ketua DPR karena punya kedekatan dengan JK. Ketua DPR itu sebetulnya kalau kita jujur yaitu tergantung kode dan sinyal presiden Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengusung Agus Gumiwang belum tentu bakal terpilih beliau jadi ketua DPR,” tegasnya.

Karena itu Syarwi menegaskan, Jokowi pasti akan berusaha memastikan figur ketua DPR mendatang juga mendukung pemerintahannya serta pencalonannyan pada Pilpres 2019. Dia meyakini ketua DPR pengganti Novanto pasti atas restu Jokowi.

“Bagaimana pun juga presiden punya kepentingan. Bisa dibayangkan yang pegang palu ketua DPR bukan orang presiden, bisa membuat rumit dan banyak kebijakan strategis dan program presiden bakal terhambat,” pungkasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement