REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mochamad Eksan berharap, Pemprov Jatim lebih serius menurunkan angka kemiskinan. Salah satu yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD) yang nilainnya 10 persen dari APBN dan APBD.
Eksan meyakini, bila dana desa digunakan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur di desa, maka pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkat. Sehingga, imbasnya akan menurunkan angka kemiskinan yang mayoritas ada di wilayah pedesaan.
"Saya optimistis dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa akan menurunkan angka kemiskinan. Sebab, dengan adanya pembangunan secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian warga yang imbasnya meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan," kata Eksan di Surabaya, Rabu (3/1).
Politikus Nasdem itu menilai, masalah kemiskinan di Jawa Timur sangat kompleks. Tak semata-mata masalah kesenjangan ekonomi tapi juga menyangkut kultur warga Jatim yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota. Karena itu, penanggulangan kemiskinan di Jatim harus terpadu dan sinergis.
Eksan mengusulkan adanya satuan tugas (Satgas) atau kelompok kerja (Pokja) untuk mensinergiskan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Menurutnya, usulan tersebut bisa dimulai dengan memberi porsi anggaran yang lebih besar pada kegiatan pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dia menegaskan, untuk menanggulangi kemiskinan perlu dilakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur, seperti Madura dan Jember. Dengan demikian, pemprov bisa fokus mengalokasikan program pembangunan di wilayah itu. Baik dalam proyek lingkup provinsi maupun nasional.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tercatat masih mencapai 4,41 juta jiwa, atau sebanyak 11,20 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 212 ribu jiwa dibanding kondisi Maret 2017 yang jumlahnya mencapai 4,62 juta jiwa, atau 11,77 persen dari total penduduk.
"Ditinjau secara daerah kota dan desa, selama Maret-September 2017, penurunan persentase penduduk miskin di Jatim terjadi di perkotaan sebesar 0,74 poin persen, dan di pedesaan turun 0,24 poin persen," kata Teguh di Kantor BPS Jatim, Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 43-44, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Selasa (2/1).
Advertisement