REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat optimistis merealisasikan universal health coverage (UHC) pada 2018. Hingga kini, baru Kota Cirebon dan Kota Bandung yang berhasil merealisasikan UHC di penghujung 2017.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison menyebutkan, saat ini baru dua kota di area BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jabar yang telah merealisasikan UHC. Sementara untuk daerah yang telah terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), imbuh dia, hampir seluruhnya.
Untuk kotanya yakni Kota Bandung, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, dan Cimahi. Sementara untuk kabupatennya, yakni Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Bandung Barat, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Subang, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, dan Bandung.
Edison menyebutkan, per 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS se-Indonesia sudah mencapai 187.982.949 jiwa. Artinya, imbuh dia, jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS mencapai 72,9 persen.
Dia menyebutkan, masih ada sekitar 27,1 persen lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Targetnya, papar dia, di 2019 cangkupan kepesertaan JKN-KIS mencapai 95 persen. Edison menjelaskan, di 2017, terdapat 3 provinsi, yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo yang telah merealisasikan UHC.
Sementara daerah tingkat II yang telah merealisasikan UHC sebanyak 67 kabupaten dan 24 kota. Provinsi Jabar, papar dia, menjadi salah satu dari tiga provinsi yang berkomitmen menyusul realisasi UHC dalam waktu dekat ini. ‘’Tahun ini kami segera realisasikan UHC di Kedeputian Wilayah Jabar,’’ ujar Edison dalam Public Expose dengan tema ‘Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata’ di Bandung, Selasa (2/1).
Di kesempatan terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung dr. Herman Dinata Mihardja menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, terutama pemerintah daerah setempat yang secara maksimal mendukung pencapaian UHC dan JKN-KIS. Khusus di Kota Bandung, lanjut dia, realisasi UHC merupakan buah kerja sama berbagai pihak, khususnya BPJS Kesehatan dan Pemkot Bandung.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2017 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, bahwa bupati dan wali kota diharapkan membantu dalam menyukseskan keberlangsungan Program JKN. Pasalnya, JKN-KIS menjadi program strategis nasional, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Selain itu, semua pihak harus memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program JKN.
Pertumbuhan jumlah peserta JKN-KIS di Kota Bandung, papar dia, diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan. Saat ini, kata Herman, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandung telah bermitra dengan 188 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). FKTP itu terdiri dari 73 puskesmas, 23 dokter praktik perorangan, tiga dokter praktik gigi perorangan, 77 Klinik Pratama, dan 12 klinik TNI/Polri, 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL), 13 Apotek, serta tujuh optik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika