REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jumlah penduduk miskin di Sumatra Barat tercatat mengalami penurunan dalam survei terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS merilis, penduduk miskin di Sumbar pada September 2017 sebanyak 359.990 ribu orang atau 6,75 persen dari seluruh penduduk Sumatra Barat. Angka ini turun 4.520 orang ketimbang jumlah penduduk miskin pada survei sebelumnya, Maret 2017 sebanyak 364.510 orang atau 6,87 persen dari total penduduk.
Perlu diketahui, penyebutan penduduk miskin mengacu pada ketetapan Garis Kemiskinan (GK) yang berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Untuk Sumbar, Garis Kemiskinan (September 2017) ditetapkan di angka Rp 455.797 per kapita per bulan. Artinya, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulannya di bawah angka Rp 455.797, maka diketagorikan sebagai penduduk miskin.
Kepala BPS Perwakilan Sumbar Sukardi menjelaskan, persentase penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebanyak 5,11 persen dari total penduduk. Sementara di perdesaan, angkanya lebih tinggi yakni 7,94 persen.
Rincian jumlah penduduk miskin di Sumatra Barat, tercatat sebanyak 114.590 orang di perkotaan. Sementara jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 245.410 orang. Angka keduanya merupakan hasil survei September 2017.
"Penduduk miskin Sumbar lebih banyak di desa. Karena di sana masih banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian terutama petani gurem (petani dengan lahan sempit)," jelas Sukardi di Kantor BPS Sumbar, Selasa (2/1).
Berdasarkan pengamatan di lapangan, komoditas makanan masih berperan lebih besar dalam penentuan Garis Kemiskinan. Sumbangan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan mencapai 76,44 persen. Di dalamnya termasuk komoditas seperti beras, rokok kretek filter, daging sapi, cabai merah, dan telur ayam ras.
"Sedangkan komoditas bukan makanan yang pengaruhi garis kemiskinan adalah biaya rumah, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi," kata Sukardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika