REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi di tahun politik 2018, terutama jika politik itu dikaitkan dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Isu SARA pada tahun politik ini harus disikapi dengan baik," kata Zainut saat berbincang kepada awak media di Jakarta, Kamis (28/12).

Menurut dia, di tahun 2018 ketegangan politik cenderung akan naik seiring terjadinya perbedaan sikap dalam mendukung calon tertentu. Hal itu tidak dapat dihindari tapi bisa diwaspadai agar tidak mengarah pada terancamnya persatuan, kesatuan dan kebhinnekaan.

Dia mengatakan masyarakat sangat rentan dalam menyikapi bebagai persoalan perbedaan apalagi jika dikaitkan dengan politik berbumbu SARA. "Kita harus menjaga kondisi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pesta demokrasi dapat baik," kata dia.

Menurut dia, pihak manapun sangat mudah memainkan isu SARA di tahun politik 2018 yang menyelenggarakan 171 Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di seluruh Indonesia. Politisasi SARA, lanjut dia, membuktikan masyarakat dapat terbelah sebagaimana pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu, masyarakat terpolarisasi dan terpecah sehingga menggangu kohesi antar-SARA. Dia mengatakan hal tersebut tidak sehat jika terjadi karena membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat.

"Penting bagi kita untuk menjunjung kesadaran berpolitik. Jadi politik harus menjunjung kesantunan akhlakul karimah, tidak curang, memfitnah, menebar kebencian dan melanggar undang-undang yang berlaku," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika