REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, setiap kader partainya yang ada di DPR berpeluang menjadi ketua DPR. Meskipun, menurutnya, anggota Fraksi Golkar itu pernah menjadi saksi dalam kasus hukum asalkan tidak menjadi tersangka dan terdakwa.

"Memang ada orang yang seperti malaikat di dunia ini? Kalau kita mau pakai akal sehat dan tidak berprasangka terhadap seseorang, ya harus begitu," kata Melchias Marcus Mekeng di Jakarta, Rabu (27/12).

Mekeng mengatakan, seseorang dikatakan menyandang status hukum, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan tidak bisa status tersebut juga dilekatkan kepada pihak yang notabenenya masih sebagai saksi. Menurut ketua Komisi XI DPR RI itu, setiap orang tidak bisa menghindar untuk menjadi saksi apabila dimintai keterangannya dalam kasus hukum.

Karena itu menurut dia, kalau seorang yang pernah menjadi saksi lalu tidak boleh menjabat jabatan publik, maka banyak penjabat yang harus mundur seperti menteri dan gubernur. "Banyak menteri di pemerintahan yang sudah dipanggil menjadi saksi berkali-kali namun masih tetap menjabat," ujarnya.

Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan pembenahan partainya harus dilakukan dengan revolusi besar-besaran. Alasannya, kasus hukum yang dialami Setya Novanto telah merusak kelembagaan partai.

Dia menilai syarat utama pengganti Novanto khususnya di jabatan Ketua DPR harus sosok yang tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sosok yang menjabat Ketua DPR harus bersih dari masalah korupsi. Walaupun hanya berstatus saksi (kasus korupsi), sebaiknya dicari orang yang benar-benar bersih," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika