REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 nampaknya tidak akan menyurutkan isu suku, ras agama, dan antar golongan (SARA). Persoalan ini masih akan terus menyeruak untuk mendorong masyarakat ketika memilih calon pemimpinnya.

Pengamat politik Toto Sugiarto mengatakan, perkembangan dunia maya yang semakin mudah diakses masyarakat berhasil mengembangkan isu SARA yang terus dipermainkan sejumlah oknum demi menurunkan elektabilitas salah satu kandidat dalam Pilkada di sebuah daerah. Hasilnya kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut perlahan surut.

"Dari persoalan personal berlanjut ke isu SARA yang semakin dipengaruhi dunia maya yang disertai hoax (berita palsu)," kata Toto, Senin (25/12).

Analis Exposit Strategic ini menuturkan, isu SARA yang semakin mudah memecah belah masyarakat saat ini telah dijadikan cara berkampanye partai politik. Dengan ujaran kebenican, penyesatan, berbagai stigma buruk yang dilabelkan pada sosok tertentu dianggap cara paling mudah dalam melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok seseorang.

Terdapat sejumlah pangkal masalah yang menjadikan isu ini semakin mudah dipergunakan. Pertama, ketidakmampuan kelompok atau partai politik dalam melaksanakan etika berpolitik. Kedua, ketidakmampuan penyelenggara pemilu melaksanakan etika penyelenggaraan pemilu. Dan yang paling dikhawatirkan adalah runtuhnya kesadaran bernegara dan menguatnya intoleransi.

Dia menambahkan, isu SARA yang yang mulai menyeruak saat ini mulai ramai pada 2017 ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tensi politik ini akan semakin menarik hingga mencapai puncaknya pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika