REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali meluncurkan program untuk membina para mantan napi terorisme agar bisa kembali dengan baik di masyarakat serta benar-benar kembali menjadi Indonesia. Program bernama Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gemar NKRI) bertujuan menggandeng dan memberi wawasan kepada para mantan napi terorisme sehingga mereka bisa bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Silaturahim Gemar NKRI ini merupakan yang pertama kali kita adakan. Kegiatan ini untuk membuka wawasan karena jangan pernah menyangsikan mantan napiter juga sangat mumpuni dalam bidang agama dan wawasan kebangsaan serta kewirausahaan. Saya meminta kepada rekan ikhwan tidak putus harapan. Informasikan kepada kami apa yang bisa kami bantu. Insya Allah kami akan fasilitasi. Ini sebagai bukti negara hadir di tengah rekan-rekan,” ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius saat membuka silaturahmi Gemar NKRI Program Deradikalisasi Bina Masyarakat 2017 yang bertempat di Aula Perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin (18/12).
Langkah BNPT merangkul para napiter untuk ikut membantu pemerintah menjalankan program deradikalisasi ini bukan program pertama yang dilaksanakan. Sebelumnya, BNPT juga telah melatih public speaking bagi para mantan napiter. Kedua program itu adalah program pelibatan mantan nanpiter agar bisa mengajak rekan-rekannya yang masih terjangkit virus radikalisme untuk kembali menjadi orang Indonesia yang ber-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, upaya deradikalisasi bagi para mantan teroris merupakan upaya berkesinambungan yang tidak bisa parsial namun perlu dipelihara. Karena itu, pada silaturahmi Gemar NKRI ini, pihaknya mengundang Menteri Agama, Menteri Riset dan Dikti, dan Kepala UKP Pemantapan Ideologi Pancasila. Itu dilakukan karena untuk menjalankan deradikalisasi ini, BNPT tidak bisa sendiri, tapi harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
“Kami sudah menjalin sinergi dengan 32 KL (kementerian dan lembaga-Red). Bahkan saat kali pertama dipercaya sebagai kepala BNPT, saya langsung berbicara dengan presiden bahwa BNPT tidak bisa sendirian untuk mengurai benang kusut masalah terorisme. BNPT sangat terbatas, kami butuh akses sosial, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Karena mereka juga butuh kehidupan layak setelah fase sebagai napiter,” kata Suhardi Alius.
Selain KL, BNPT juga bersinergi dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, Suhardi berterimakasih kepada kementerian dan lembaga terkait yang hadir dalam kegiatan ini. Pasalnya untuk membentuk karakter bangsa tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses panjang dan sustainable (berkelanjutan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika