REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah merencanakan untuk mencabut status tanggap darurat bencana Gunung Agung, Kabupaten Karangasem.
"Kita tidak melihat lagi ada perlu tanggap darurat, tetapi kita masih perlu menyiapkan beras, karena rakyat ini masih sebagian ada yang wira-wiri (kesana kemari)," kata Luhut setelah mengikuti high level meeting dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pemangku kepentingan terkait di Gedung Keuangan Negara di Denpasar, Jumat (22/12).
Terkait persoalan yang lain seperti letusan Gunung Agung, pihaknya melihat tidak terlalu ada masalah. Pada rapat yang juga dihadiri oleh Gubernur Bali, Gubernur BI, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, dan sejumlah tokoh ekonomi maupun pariwisata itu ia menambahkan jika status tanggap darurat Gunung Agung dicabut, maka kebutuhan logistik akan disiapkan Kementerian Sosial.
"Kami mau bicara nanti sore (saat rapat kabinet terbatas dengan Presiden-red). Kami harapkan nanti sore Presiden memberikan keputusan sehingga bisa dilaksanakan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bahwa rencana pencabutan tanggap darurat juga setelah melihat kondisi Gunung Agung yang makin lama kegiatan vulkaniknya semakin menurun.
Menurut Pastika, fakta yang tidak dapat dipungkiri dengan adanya status tanggap darurat adalah bahwa bencana telah berdampak membuat orang luar menjadi takut, karena dikira seluruh Bali dalam keadaan bencana.
"Masalah tanggap darurat itulah yang membuat dunia itu menjadi khawatir berlebihan. Oleh karena itu, perlu diturunkan istilah tanggap darurat, karena sesungguhnya tidak perlu darurat amat melihat kondisi yang seperti itu," ujarnya.
Pastika menambahkan, selama ini status tanggap darurat bencana dikeluarkan oleh Gubernur Bali agar logistik bisa dikeluarkan untuk membantu pengungsi. "Sekarang bagaimana logistik tetap keluar, tetapi tanpa status tanggap darurat," katanya.
Oleh karena itu, nanti akan dibicarakan lebih lanjut juga dengan Kementerian Sosial dan BNPB supaya dukungan logistik tetap ada, walaupun tidak ada istilah tanggap darurat.
Pastika mengatakan, kebutuhan beras untuk logistik pengungsi setiap harinya mencapai 15-20 ton. Jumlah pengungsi Gunung Agung saat ini lebih dari 71 ribu orang yang tersebar di 240 titik pengungsian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika