REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat optimistis bisa merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) pada 2019. Optimisme BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jabar itu ditopang oleh komitmen sejumlah kepala daerah yang siap mendukung realisasi UHC di Provinsi Jabar.

Belum lama ini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Herman Dinata Mihardja menandatangani kesepakatan bersama tentang pelaksanaan program UHC 2018 di Pendopo Kota Bandung. Sebelumnya, tepatnya 13 Nopember 2017, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun menandatangani kerjasama pencapaian UHC Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 2018.    

Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, kesepakatan bersama ini merupakan salah satu bentuk peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan UHC atau cakupan semesta. Targetnya, papar dia, seluruh penduduk Kota Bandung memiliki JKN-KIS.

Emil, penggilan akrab Ridwan Kamil, mengatakan, jaminan kesehatan merupakan sebuah keharusan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, pihaknya siap mendukung BPJS Kesehatan dalam mewujudkan UHC, khususnya di Kota Bandung.

Deputi Direksi Wilayah Jabar BPJS Kesehatan Mohammad Edison mengapresiasi dukungan Pemkot Bandung dalam mewujudkan UHC di daerahnya. Bahkan, papar dia, warga Kota Bandung patut mengapresiasi peran Pemkot Bandung yang telah memaksimalkan program JKN-KIS di daerahnya.

‘’Kota Bandung merupakan kota kedua di Jabar yang mencapai UHC,’’ kata Edison dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (21/12). Kata dia, dukungan dan peran pemerintah daerah sangatlah menentukan optimalisasi program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Herman Dinata Mihardja menambahkan, sampai 15 Desember 2017, jumlah penduduk Kota Bandung yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS mencapai 2.197.963 jiwa. Jumlah peserta itu, papar dia, setara dengan 91,68 persen dari total penduduk Kota Bandung sebanyak 2.397.396 jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika