REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Para buruh di Kabupaten Sukabumi berencana menggelar aksi damai turun ke jalan pada Kamis (21/12). Mereka akan memperjuangkan penetapan upah sektoral dan aksi solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. "Kami berencana menggelar aksi damai mengenai upah sektoral dan solidaritas terhadap rakyat Palestina," ujar Ketua Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi Moch Popon, Rabu (20/11).
Aksi ini dilakukan karena belum adanya kejelasan pembahasan dewan pengupahan Kabupaten Sukabumi mengenai upah sektoral untuk sepatu dan garmen besar. Intinya, Popon mengatakan, buruh meminta pemerintah daerah yang duduk di dewan pengupahan agar segera memfasilitasi perundingan upah sektoral sepatu dan garmen skala besar. Dalam artian pemerintah bertindak tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya dan jadwal kegiatan yang sudah disepakati oleh semua unsur di dewan pengupahan.
Popon menerangkan para buruh juga meminta pemerintah untuk menolak dengan tegas usulan pengusaha atau asosiasi pengusaha. Misalnya. meminta ditetapkannya upah padat karya atau menetapkan upah di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan Gubernur Jawa Barat.
Di sisi lain, ungkap Popon, para buruh meminta pemkab untuk menunjukkan dukungan yang tegas terhadap kemerdekaan negara Palestina dan menolak sikap Pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem Timur atau Al Quds sebagai Ibu Kota Israel. Pasalnya di tempat tersebut berdiri Majidil Al-Aqsa yang merupakan tempat suci dan bersejarah bagi Umat Islam.
Tuntutan ini kata Popon, disampaikan mengingat mayoritas buruh beragama Islam. Di Palestina juga sebagian besar penduduknya beragama Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
