REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Sejumlah petani Kabupaten Karawang, menolak digulirkannya program kartu tani. Pasalnya, program tersebut tidak terasa oleh seluruh kalangan petani.
Mengingat, untuk mendapatkan kartu tani, pekerjaan yang tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) harus petani. Sedangkan, mayoritas petani di wilayah ini menyertakan status pekerjaan dalam dokumen pribadi itu wiraswata alias bukan petani.
Wahyudin (39 tahun), petani asal Desa Karyamukti, Kecamatan Lemahabang, mengatakan, sasaran penerima kartu tani ini tidak merata. Karena, syarat untuk menerima kartu tani itu pekerjaan sebagai petaninya harus tertera dalam KTP. Sedangkan, banyak petani dan pemilik sawah yang mengisi kolom pekerjaan KTP-nya dengan sebutan lain.
"Dengan adanya kartu tani ini, mayoritas petani atau buruh tani di Karawang tak bisa menikmati pupuk bersubsidi," ujarnya, kepada Republika, Selasa (19/12).
Seharusnya, pemerintah mengkaji lagi soal program kartu tani ini. Sebab, dengan pola seperti ini maka akan banyak petani yang cemburu sosial. Karena itu, progam kartu tani tak bisa dinikmati seluruh lapisan petani.
Wahyudin menyebutkan, tujuan digulirkannya kartu tani ini salah satunya supaya subsidi pupuk tepat sasaran. Namun, dengan pola seperti ini justru mayoritas petani tak bisa menikmati subdisi tersebut.
Kalaupun soal subsidi pupuk ini jadi masalah bagi pemerintah, lanjutnya, sebaiknya subsidi tersebut dicabut saja. Sebagai gantinya, subsidi yang tadinya disalurkan melalui pupuk bisa dialihkan ke peningkatan HET gabah.
Asumsinya, jika HET gabah di atas Rp 3.700 per kilogram, maka petani bisa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi. Tak hanya itu, jika harga gabah mahal, kesejahteraan petani bisa terdongkrak.
"Jangan seperti sekarang, pupuk disubsidi. Tapi, tak semua petani menikmatinya. Sedangkan sisi lain, HET murah. Idealnya HET itu di atas Rp 6.000 per kilogram GKP," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, M Hanafi Chaniago, membenarkan bila tak semua petani di wilayahnya mendapatkan kartu tani. Sebab, berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan Bank Mandiri sebagai pihak yang ditunjuk mengeluarkan kartu itu, ada 60 ribu petani yang menerima kartu sakti tersebut.
"Sedangkan jumlah petani di kita ada 125 ribu jiwa. Mayoritas, mereka tak kebagian kartu sakti tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
