REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa jabatan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar masih menjadi perdebatan dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla sebagai tokoh senior Golkar berpendapat, idealnya Airlangga menyelesaikan sisa waktu jabatan ketua umum sebelumnya agar efisien.
"Kalau mau efisien yang pertama, ya (menyelesaikan) pokok sisa waktu (jabatan ketua umum sebelumnya)," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui dikantornya, Selasa (19/12).
Diketahui, para pemegang hak suara menyampaikan pendapatnya mengenai masa bakti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saat ini, dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi yang memiliki hak
suara, tiga di antaranya menginginkan Airlangga memimpin hingga 2022. Ketiga DPD itu adalah DPD Golkar Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, 15 sisanya menginginkan agar Airlangga memimpin hingga 2019. Adapun, 16 sisanya masih dalam proses pernyataan pendapat di rapat paripurna Munaslub. Ketika ditanya mengenai posisi Airlangga di Kabinet Kerja, Jusuf Kalla mengatakan, hal ini masih akan dikaji oleh Presiden Joko Widodo. Karena sisa masa bakti Airlangga sebagai menteri tinggal 1,5 tahun lagi.
"Pak Joko Widodo sudah jelaskan kemarin bahwa itu masih dikaji, karena waktunya tidak lama, paling 1,5 tahun, ya kita lihatlah nanti perkembangannya," kata Jusuf Kalla.
Airlangga terpilih sebagai ketua umum Golkar secara aklamasi untuk mengisi jabatan yang kosong setelah Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika