REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melibatkan santri dari sejumlah pondok pesantren di wilayah setempat untuk ikut berperan dalam pengawasan pelaksanaan pilkada serentak 2018.
"Ada sekitar 1.400 santri yang kami gandeng untuk ikut partisipasi mengawasi pemilu," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Herminus Koto, di Bekasi, Senin (18/12).
Dia mengatakan, jumlah santri dari pondok pesantren di 27 wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat cukup banyak, sehingga ideal untuk ikut dalam pengawasan terhadap potensi pelanggaran. Ribuan santri dari ratusan pesantren di Jabar itu telah mendeklarasikan diri dalam Gerakan Relawan Sejuta Santri Awasi Pemilu yang berlangsung secara serentak di 16 kota/kabupaten di Jabar pekan lalu.
"Para santri tersebut akan ikut mengawasi setiap tahapan pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung di 16 Kota/Kabupaten di Jawa Barat," katanya.
Selain itu, kata dia, mereka juga diajak untuk menangkal informasi hoax dan menolak politik uang hingga mencegah terjadinya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dikatakan Hermanus, para santri dapat melaporkan ke Panwaslu maupun Bawaslu di daerah masing-masing apabila menemukan hal yang janggal untuk langsung ditindaklanjuti.
"Kami ingin Pilkada serentak 2018 dapat berjalan damai, dan tidak banyak terjadi pelanggaran. Kami harapkan para santri dapat berperan besar untuk mewujudkan itu," katanya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti mengatakan ada tiga pondok pesantren di Kota Bekasi yang ikut deklarasi Gerakan Relawan Sejuta Santri Awasi Pemilu.
"Dari kota Bekasi Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Ponpes Ar Ridwan Jatiasih, dan Ponpes Annida," kata Novita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika