REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan operasional bus Transpatriot di wilayah setempat masih membutuhkan banyak penyempurnaan layanan. Dishub Kota Bekasi melakukan uji coba tiga unit bus Transpatriot bertempat di Lapangan Upacara Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin (18/12) pagi.
"Transpatriot yang kita uji cobakan secara perdana hari ini merupakan embrio lahirnya transportasi massal di Kota Bekasi. Kita ingin Kota Bekasi memiliki transportasi massal layaknya Transjakarta," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi Johan Budi Gunawan di Bekasi.
Peluncuran tiga unit Transpatriot sebagai ajang uji coba sosialisasi kepada publik ini menyasar trayek Kota Harapan Indah Medan Satria-Terminal Induk Kota Bekasi dan Terminal Induk Kota Bekasi-Pondokgede. Namun, dia mengatakan, uji coba masih membutuhkan serangkaian penyempurnaan layanan.
Mulai dari pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku operator, penambahan fasilitas wifi, alat transaksi nontunai, koridor khusus, aplikasi tracking Android hingga perluasan jaringan trayek.
"BUMD rencananya baru akan terbentuk pada akhir Desember 2017, sementara ini masih menggunakan pelat nomor polisi merah karena sifatnya uji coba sampai turun pelat kuning," katanya.
Sebelum peluncuran uji coba, menurut dia, proses pengadaan bus 3/4 hasil produksi PT Armada pada 2017 itu membutuhkan waktu lebih dari setahun sejak akhir 2015 akibat terganjal serangkaian birokrasi sistem pengadaan secara lelang eletronik.
"Operasional Transpatriot ini sempat terganjal oleh keterlambatan katalog eletronik pada proses lelangnya, padahal produsen sudah menyiapkan armada sejak jauh-jauh hari," katanya.
Dalam proses pengadaan tersebut, Johan mengatakan, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran total Rp 11 miliar untuk membeli sembilan unit bus. "E-katalog baru muncul pada November 2017. Situasi itu membuat operasional Transpatriot berulang kali molor dari waktu yang kita tetapkan pada 2017," katanya.
Diproyeksikan, Transpatriot akan beroperasional pada Januari atau Februari 2018 dengan besaran tarif bersubsidi yang dibebankan kepada penumpang senilai Rp 3.500. "DKI Jakarta saja butuh waktu selama tiga tahun untuk operasional Transjakarta, kajian kami berjalan hampir setahun lebih," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi M Solikhin menambahkan, implementasi sistem transaksi nontunai membutuhkan biaya sekitar Rp 87 ribu per hari. "Biaya itu untuk mendanai provider jaringan, karena alat transaksi nontunai harus terus terkoneksi dengan internet selama 24 jam," katanya.
Adapun 'grand design' dari operasional Transpatriot adalah menjadi angkutan umum pengumpan yang terintegrasi dengan jaringan Tranjakarta dan kawasan bisnis di Kota Bekasi. "Trayeknya akan kita perluas dengan menyasar koridor Tranjakarta serta mengitari kawasan bisnis Jalan Ahmad Yani," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
