REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Ahad (17/12) pukul 14.30 WIB sebanyak 2.935 rumah rusak di Jawa Barat (Jabar) akibat diguncang gempa bumi berkekuatan 6,9 skala richter (SR). BNPB mengatakan, jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah.
"Berdasarkan data sementara pada Ahad (17/12) pukul 14.30 WIB, dampak gempa menyebabkanempat orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, 25 orang luka ringan, 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan. Selain itu,kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Ahad (17/12).
Namun, kata dia, gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah. Ia menambahkan daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di empat daerah yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.
"Daerah ini paling dekat dengan episentrum gempa sehingga intensitas gempa dirasakan V-VI MMI (sedang hingga kuat)," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, bupati/wali kota di keempat daerah ini telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempa bumi selama tujuh hari terhitung 16 Desember 2017 hingga 22 Desember 2017, yang dapat diperpanjang sesuai dengan situasi di lapangan. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan. Di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi 60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.
BNPB mengklaim penanganan darurat terus dilakukan. Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis. Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan pemukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum. Kemudian, kata dia, bantuan logistik dari BNPB akan diberikan kepada daerah yang telah menetapkan tanggap darurat.
"BNPB menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada empat daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat," ujarnya.
Untuk perbaikan pemukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara by name by address dan di-SK-kan oleh Kepala Daerah masing-masing. Langkah ini harus ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta untuk menjamin terhadap kejelasan jumlah bantuan maupun siapa penerimanya.
Aparat dari Bantuan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tentara nasional Indonesia (TNI), Polri, Badan BAR Nasional (Basarnas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), taruna siaga bencana (Tagana), Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, organisasi non pemerintah (NGO), dan masyarakat masih melakukan penanganan darurat. Bantuan terus disalurkan.
"Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak, permakanan, trauma healing, tukang, bahan material bangunan, dan lainnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
