REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto harus memperbaiki citra Partai Golkar. Airlangga harus membawa Golkar menjadi partai yang penyeimbang, bukan hubungan tuan-hamba antara negara dengan partai.
Peneliti politik Indria Samego mengatakandewasa ini peranan partai politik tak dapat dirasakan oleh rakyat. Sejauh ini partai politik dimanfaatkan sebagai kendaraan politik dari fungsionaris.
Orang yang berpartai saat ini, kata Indria, tak jarang hanya untuk mendapatkan jabatan dan mengubah nasib. “Bukan sebagai perjuangan. Sehingga gengsi yang dicari, bukan prestasi,” kata Indria.
Hal ini disebabkan kultur partai yang tak berubah dari sejak zaman orde baru. Pada zaman itu, hubungan patron-klien atau tuan-hamba antara negara dan partai sangat kental. Padahal, kata Indria, hubungan itu seharusnya seimbang karena partai merupakan kekuatan bagi sebuah negara.
Ia menjelaskan, pada zaman orde baru, partai politik menggunakan pendekatan represif. Hingga pada akhirnya, berakibat tak lahirnya kader-kader partai yang memiliki obsesi demokrasi yang benar. "Yang terjadi itu menjilat, kalau ada yang melawan akan dipecat,” katanya.
Kondisi ini tak terjadi hanya pada Partai Golkar saja, tetapi juga pada partai-partai lain. Bila ditelusuri lebih lanjut, nuansa politik seperti ini tak hanya berhenti pada saat orde baru.
"Tapi juga terjadi sebelum zaman orde baru. Ini namanya patologi politik, penyakitnya politik, “ tuturnya.
Hal itu, tak dipungkiri memicu perbedaan-perbedaan pendapat di tubuh sebuah partai. Antara kubu yang ingin adanya perubahan kultur, dan kubu yang ingin mempertahankan kultur itu.
"Hal ini terjadi juga di partai sebesar Golkar,” katanya.
Bila Airlangga mampu mengubah kultur, kata Indria, maka Partai Golkar akan menjadi cerminan dan contoh bagi partai-partai lain. Hal ini karena Partai Golkar adalah Partai besar yang beberapa kali telah melahirkan partai-partai lain. "Apalagi, kalau ternyata simpati publik kepada Partai Golkar itu membaik,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
