REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan kepada Palestina terus menerus disampaikan tidak hanya oleh Presiden RI Joko Widodo tapi juga bangsa Indonesia. Sebagai tindakan nyata dukungan tersebut pada Ahad (17/12) nanti akan diadakan aksi bela Palestina di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan secara pribadi dirinya ingin sekali hadir. Ia mengaku ingin ikut bersama-sama seluruh umat beragama mendoakan Palestina.
"Dalam agenda aksi nanti juga ada kegiatan memanjatkan doa bersama agar Palestina segera membebaskan diri, segera terbebas dari penderitaannya dijajah selama puluhan tahun dan mudah-mudahan dengan doa bersama segera bisa diakhiri penderitaan bangsa Palestina," ujar Menag saat ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (15/12).
Namun ketika ditanyai apakah akan menghadiri aksi bela Palestina tersebut secara tersirat Lukman Hakim menyatakan dirinya tidak akan mengikuti aksi.
"Terhadap pertanyaan apakah saya akan ikut unjuk rasa tanggal 17 nanti, itu silahkan dijawab menurut jurnalis atau saudara-saudara apakah layak atau tidak seorang menteri ikut berunjuk rasa terhadap sebuah isu yang pemerintah Indonesia sudah amat sangat tegas dan jelas sikapnya yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden." lanjut Lukman.
Lukman Hakim menganggap pernyataan sikap Presiden sudah mewakili dari sikap menteri sebagai pembantu Presiden. Sikap pemerintah telah jelas untuk bersama dan mendukung atas kesejahteraan dan kemerdekaan Palestina.
"Jadi sudah sangat jelas sikap presiden dan pemerintah dalam hal ini. Sehingga kalau ada Menteri yang ikut berunjuk rasa apalagi berorasi tentang persoalan ini. Apakah masih diperlukan karena tentu sebagai pembantu Presiden pastilah sama sikapnya dengan Presiden," ungkap Lukman.
Aksi 1712 sendiri akan dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan sebelumnya Wakil Sekjen MUI Pusat Zaitun Rasmin menyatakan Ketua Umum MUI Prof Ma'ruf Amin akan turun langsung untuk ikut aksi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika