REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso memprotes hasil rapat pleno DPP Partai Golkar pada yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Menurut Priyo, keputusan itu justru berpotensi membuat Airlangga tidak punya legitimasi yang kuat sebagai ketua umum.
"Saya kaget rapat pleno DPP sudah putuskan penggantian Ketua Umum dan tinggal pengesahan di Rapimnas dan Munaslub dengan calon tunggal, satu-satunya. Saya khawatir ini langkah berisiko dan menjadi lubang delegitimasi," jelas Priyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat (15/12).
Priyo menambahkan, sangat tidak tepat jika rapat pleno digunakan untuk memutuskan langsung ketua umum baru Partai Golkar. Karena biasanya, rapat pleno biasanya hanya digunakan untuk melakukan perombakan pengurus, sementara pemilihan ketum dilakukan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Memang Rapat pleno DPP punya kewenangan termasuk usulkan PAW pengurus, tapi khusus untuk penggantian Ketum di tengah jalan hanya bisa lewat Munaslub yang sehat dan demokratis," tambahnya.
Maka dengan demikian, Priyo menganjurkan pengurus DPP agar memberikan kesempatan bagi kader-kader Golkar untuk mencalonkan diri dan bertarung sebagai ketua umum secara demokratis. Kemudian juga memberikan kebebasan bagi DPD-DPD I dan II serta organisasi sayap Partai Golkar untuk memilih secara demokratis calon pemimpin mereka.
"Jadi baik semuanya bisa dengan bebas dan merdeka memilih Ketua Umumnya yang baru. Airlangga, Titik Suharto, Aziz, atau saya atau siapapun yang maju, beri kesempatan yang sama," ungkap Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
