REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendorong agar sistem pemerintah yang terbuka dapat diaplikasikan untuk mengawal penggunaan dana desa. Apabila hal ini bisa diterapkan, maka pemakaian dana desa akan menjadi lebih baik dan dapat menurunkan angka kemiskinan serta ketimpangan.
"Bayangan saya begini satu daerah terima Rp 1 miliar, masyarakat harus tahu Rp 1 miliar itu akan dipakai untuk apa dalam satu tahun," ujar Bambang di Hotel Borobudur, Kamis (14/12).
Selain itu, Bambang mendorong agar kepala desa atau pemerintah desa harus komunikatif memberikan laporan penggunaan dana desa. Di sisi lain, masyarakat desa juga harus aktif menanyakan manfaat dan penggunaan dana desa tersebut. Menurut Bambang, jika komunikasi dua arah ini terbangun maka dapat menjadi cikal bakal yang baik untuk menerapkan sistem keterbukaan pemerintah di level desa.
Sistem penggunaan dana desa menjadi salah satu topik yang dibahas dalam forum Asia Pacific Leaders Forum on Open Goverment 2017. Bambang mengatakan, dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan masukan terkait Standard Operation Procedur (SOP) penggunaan dana desa.
"Forum ini bisa memberikan masukan bagaimana SOP dari penggunaan dana desa," kata Bambang.
Bambang mengatakan, tantangan sistem pemerintah yang terbuka di Indonesia cukup besar. Apalagi saat ini Indonesia sudah menerapkan sistem otonomi daerah. Sehingga, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan pemerintah kabupaten tidak hanya berhenti memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terjangkau saja.
"Kita ingin bagaimana agar pemerintah daerah di Indonesia semuanya sadar akan pentingnya open government, artinya mereka perlu terbuka dan komunikatif berdialog dengan masyarakat," ujar Bambang.
Bambang menambahkan, sistem pemerintah yang terbuka bisa berjalan jika ada partisipasi besar dari masyarakat sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah terus memperbaiki basis data terpadu. Perbaikan ini membutuhkan verifikasi data yang akurat.
Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat agar verifikasi dapat berjalan dengan baik dan data bisa lebih akurat. Dengan demikian, bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan serta kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika