REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Proyek infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air terus berkembang. Tak terkecuali di wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti diakui Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Mataram yang menyebutkan prospek bisnis jasa konstruksi di NTB pada 2017 cukup bergairah.
Wakil Ketua IV Bidang Hukum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Mataram Eef Saifudin mengatakan, program pembangunan insfrastruktur membuka peluang lebar bagi para pengusaha, terutama pengusaha lokal untuk ikut bersaing. "Kualitas pengusaha lokal tidak kalah bersaing dengan pengusaha luar, baik dari segi sumber daya manusia maupun kemampuan finansial," ujar Eef di Mataram, NTB, Rabu (13/12).
Kendati begitu, Eef berharap, pemerintah daerah semakin gencar dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan para pengusaha lokal agar bisa terus bersaing dengan pengusaha luar. Terlebih, lanjut Eef, dalam waktu dekat akan diberlakukan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 2 tahun 2017, yang ditengarai persaingan di bisnis jasa konstruksi akan semakin ketat.
Eef menjelaskan, dalam UU turunan dari Kepres no 54 dan 70 ini penyedia jasa kontruksi dituntut lebih cermat dan lebih paham mengenai spesifikasi sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap penyedia.
Gapensi Kota Mataram sebagai wadah organisasi pengusaha, kata Eef, tetap melakukan pembinaan terhadap anggotanya, baik mengenai regulasi serta aturan yang harus ditaati dalam menjalankan usahanya. "Persaingan di dunia usaha semakin ketat, terlebih adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) persaingan di dunia usaha akan semakin kompetitif. Menghadapi persaingan para pengusaha harus mempersiapkan diri agar tidak tertinggal jauh," lanjut Eef.
Eef memperkirakan pada 2018, bisnis jasa konstruksi tetap akan bergairah. Menurut Eef, pemerintah pusat dan daerah akan tetap menjadikan infrastruktur sebagai salah satu program yang dominan. "Pembukaan jalur interkoneksi serta pembangunan fisik lainnya tampaknya bakal tetap menjadi perioritas dalam pembangunan infrastruktur," ucap Eef.
Terkait pembangunan infrastruktur, sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi menyebutkan Pemprov NTB memiliki program prioritas yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan pariwisata, dan industrialisasi pertanian. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah tahun lalu menyentuh 6 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional, ia yakni NTB mampu menjalankan prioritas pembangunan secara optimal.
"Kalau kita tahu prioritas, kemudian semua terintegrasi ke sana, melibatkan semua pihak termasuk pihak swasta, saya pikir kita bisa bekerja lah untuk memajukan daerah," ujar dia.
Adapun pengadaan lelang pembangunan proyek baik barang dan jasa tersebut, katanya, dilakukan secara elektronik. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa secara elektronik bisa menghemat anggaran Pemprov hingga 13 persen per tahunnya. "Jadi kira-kira bisa dihitung kalau kita punya anggaran pembangunan 1 triliun, dengan e-procurement itu, bisa dihemat 8 sampai 13 persen, atau menghemat Rp 80 miliar sampai Rp 130 miliar, " ujar Zainul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
