REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Ashkat Orazbay mengharapkan Indonesia dan negaranya memiliki kerja sama perdagangan yang kuat. Menurutnya Indonesia dengan Kazakhstan dapat menjadi mitra dagang yang saling melengkapi.
Orazbay mengatakan, perbedaan kondisi geografis dan iklim antara Indonesia dengan Kazakhstan menyebabkan kedua negara memiliki komoditas pertanian yang berbeda dan tak saling dimiliki. "Misalnya kita tidak memiliki buah-buahan tropis seperti durian, mangga, dan lainnya. Tapi kita memiliki buah lain yang tidak dimiliki Indonesia seperti ceri, apel, aprikot. Buah-buah ini sangat murah di Kazakhstan tapi di sini harganya sangat mahal," kata dia ketika menggelar pertemuan dengan media di Manhattan Hotel, Jakarta, Selasa (12/12).
Selain itu, Indonesia juga tak memiliki gandum. Orazbay mengatakan, Kazakhstan merupakan eksportir besar komoditas gandum dengan kualitas sangat baik. Indonesia membutuhkan gandum untuk memberi makan penduduknya yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa.
"Gandum dapat digunakan untuk memproduksi roti, kue, makaroni. Walaupun penduduk Indonesia memakan nasi, tapi Indonesia ingin membeli ini," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa terdapat tantangan yang menghambat proses perdagangan antara Indonesia dengan Kazakhstan, yakni berkaitan dengan logistik. Ia mengungkapkan belum ditemukan cara pengiriman komoditas dari negaranya ke Indonesia dengan cara yang lebih mudah dan murah. Kendati demikian, negaranya telah mencoba menyiasati hal ini dengan membangun Pelabuhan Lianyungang di daerah timur Cina.
"Jadi kita mengirim komoditas kita dari Kazakhstan ke Cina menggunakan kereta. Dari Lianyungang kita kirim barang-barang ini ke Indonesia melalui jalur laut," kata Orazbay menerangkan.
Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Lianyungang merupakan langkah konkret untuk memecahkan masalah perdagangan antara Kazakhstan dengan Indonesia. "Ada juga beberapa upaya lain agar perdagangan kedua negara lebih praktis dan realistis," kata Orazbay.
Ikuti Whatsapp Channel Republika