REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai desakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) oleh mayoritas pengurus merupakan upaya pemulihan nama baik partai di mata masyarakat jelang Pemilu serentak 2018.
"Publik kompak menyatakan ingin perubahan Partai Golkar," katanya, dalam agenda deklarasi DPD tingkat I Golkar untuk digelarnya Munaslub pergantian ketua umum di Gedung DPD II Golkar, Bekasi Selatan, Senin (11/12).
Dalam deklarasi tersebut, sebanyak 32 dari total 34 pengurus DPD Tingkat I Golkar di Indonesia menyepakati mengusung Airlangga Hartato menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar melalui Munaslub. Dua pengurus DPD I yang hingga berita ini dibuat belum memberikan dukungannya terhadap Munaslub adalah Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dukungan tersebut merupakan dorongan kepada Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian itu untuk maju dalam Munaslub Golkar yang akan digelar pertengahan Desember 2017. Dikatakan Dedi, perbaikan nama baik partai tidak boleh hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai, namun juga harus dilakukan secara sistematik mulai dari hulu hingga hilir.
"Selama ini sistemnya top down, hilir dalam hal ini DPD di daerah dituntut untuk melakukan perubahan. Tetapi, hulu partai tidak melakukan perubahan. Ke depan, harus bottom up, karena Golkar bukan milik perorangan, Golkar itu milik kader dan rakyat," ujarnya.
Dedi melihat gejala unik dalam ranah publik terhadap isu yang tengah didera oleh partainya. "Perhatian terhadap perubahan Partai Golkar sangat besar ditunjukan oleh publik," katanya.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengatakan Partai Golkar harus segera bertransformasi menjadi partai millenial. "Hal ini karena generasi millenial begitu menaruh perhatian besar terhadap perubahan partai. Kita ini di kota maupun di daerah banyak pemilih yang berada di umur 17-40 yang belum digarap. Golkar harus mampu menghadirkan solusi bagi mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika