REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Munculnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun mendatang dinilai dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal hingga nasional. Pengaruh ini dapat bersifat positif dan bisa juga negatif bagi masyarakat.
"Pengaruhnya bagus selama tidak ada masalah karena biasanya permintaan kaos dan bendera jadi naik," kata Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Candra Fajri Ananda saat ditemui wartawan di Hotel Atria Malang, Senin (11/12).
Candra menjelaskan, isu Pilkada di periode sebelumnya terkait permintaan kaos dan bendera yang naik. Menurut dia, kebanyakan bahan kaos dan bendera yang dibeli dari luar negeri. Dalam hal impor dari Cina karena hartanya dianggap lebih murah dari lokal.
"Harga impor dari Cina lebih murah, satu kontainer bisa sepertiga dari harga di Indonesia. Kalau seperti itu orang Indonesia pulang," ujarnya.
Dari sisi positif, Candra juga mengatakan, konsumsi masyarakat akan semakin naik. Masyarakat akan mengikuti semua pergerakan para calon kepala daerah. Dari situ, masyarakat pun mendapatkan injeksi dari berbagai hal sehingga memengaruhi tingkat ekonomi mereka.
Sementara dari sisi negatifnya, Pilkada bisa mendatangkan ketidakpastian perkembangan ekonomi ke depannya. Terlebih lagi apabila pelaksaanan Pilkada menimbulkan masalah yang berdampak negatif pada warganya.
Seperti halnya kasus pemerintahan Batu yang jelas akan mempengaruhi tingkat investasinya. Menurut Candra, siapapun yang hendak berinvestasi akan berpikir ulang mengingat tak ada jaminan di dalamnya. "Kepastian itu yang ditanyakan banyak pengusaha," tambah dia.
Mengenai pengaruh Pilkada 2018 terhadap pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Grup Riset, Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Retno Ponco Windarti. Tak hanya Pilkada 2018, Pilpres 2019 dan Asian Games juga akan memberikan efek bagi ekonomi Indonesia. Dalam hal ini baik efek negatif maupun positif bagi ekonomi bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika