REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam penegakan hukum kasus korupsi. Sejak 2004 hingga saat ini, tercatat terdapat 12 gubernur, 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.
"Belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI, kalau tidak keliru dua, DPR, DPRD, saya tidak ngitung, dan mayoritas ada kasus penyuapan," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
Meskipun jumlah para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi terhitung banyak, tetapi kasus dan penangkapan terhadap para koruptor tak membuat jera oknum pelaku lainnya untuk tak melakukan tindakan korupsi. Jokowi mengatakan, dari waktu ke waktu, jumlah pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi ini masih terus ada.
Karena itu, menurut dia, pencegahan korupsi merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan secara serius. "Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi," kata dia.
Presiden mengungkapkan, dengan langkah penegakan hukum ini, pemerintah bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi hingga Rp 3,55 triliun dalam kurun waktu 2016-2017. Kepala Negara pun meminta agar pembenahan seluruh sistem agar segera dilakukan, termasuk sistem pemerintahan, pelayanan administrasi, dan juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kasus ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
