REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) baru saja menyelenggarakan Silaturrahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI Tahun 2017 di Gedung Puspiptek, Tangerang, Banten pada 8-10 Desember 2017. Hasil Silaknas kali ini ICMI akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengimplementasikan ekonomi pasar Pancasila.
Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Ashiddiqie mengatakan, dalam Silaknas ICMI membahas tentang ekonomi, pendidikan, organisasi dan rekomendasi. Fokus perhatian ICMI membahas ekonomi karena ICMI mau menjabarkan pemikiran B. J. Habibie tentang ekonomi pasar Pancasila.
"Salah satu kesimpulannya ICMI membentuk suatu pokja untuk membahas lebih operasional, lebih elaboratif mengenai implementasi kebijakan ekonomi pasar Pancasila beserta beberapa agenda aksi," kata Jimly kepada Republika.co.id, Ahad (10/12).
Dia mengatakan, agenda aksi tersebut dalam rangka implementasi ekonomi pasar Pancasila. Jadi, pokja yang akan dibuat untuk merumuskan pemahaman yang utuh mengenai konsep ekonomi pasar Pancasila. ICMI akan melibatkan pakar-pakar di dalam pokja tersebut.
Menurutnya, ekonomi pasar Pancasila merupakan konsep yang sangat strategis. Untuk ditawarkan sebagai alternatif solusi bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia.
Jimly juga menyampaikan, di dalam rekomendasi dibahas juga tentang ekonomi pasar Pancasila. Maka ICMI mengharapkan pemerintah memberi perhatian yang lebih sungguh-sungguh dalam rangka implementasi prinsip ekonomi pasar Pancasila.
"Ekonomi pasar Pancasila suatu sistem yang dipahami oleh ICMI dari pemikiran Pak Habibie. Kita sepakat mendukung itu, bahwa ekonomi pasar Pancasila itu sistem perekonomian yang mengakui realitas kekuatan pasar di era sekarang," ujarnya.
Terlepas dari perdebatan ideologis, kata dia, kenyataan hidup umat manusia dewasa ini dalam tingkat nasional maupun global. Ekonomi terus bergerak dan market-driven menjadi suatu kenyataan. Maka, kenyataan ini, harus dikontrol untuk dikendalikan oleh kesepakatan tertinggi bangsa yaitu Pancasila.
Menurutnya, dalam hal ini perlu ada penjabaran perekonomian pasar seperti apa yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Perekonomian pasar yang bagai mana yang berlandaskan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Perekonomian yang tidak memecah belah, melainkan mempersatukan.
"Perekonomian yang bersifat kerakyatan, bebas terbuka, tapi juga perekonomian yang menjamin perwujudan keadilan sosial bagi semua," ujarnya.
Menurut Jimly, hal-hal inilah yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh ICMI. ICMI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun suatu konsep yang lebih elaboratif. ICMI juga akan melibatkan diri untuk membantu perumusannya. Kemudian, agenda-agenda aksinya.
Namun, hal yang paling banyak dibahas dalam Silaknas ICMI tahun ini adalah keadilan sosial. Maka, fokus utama ICMI bagaimana mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.
Rekomendasi yang lainnya, semua ormas Islam didorong untuk mengembangkan gerakan ekonomi dengan lebih sungguh-sungguh. Didorong menggerakkan gerakan wirausaha, ICMI mendorong dari tingkat yang paling tinggi hingga paling rendah.
Di samping masalah perekonomian, ICMI juga membahas tentang pendidikan dalam Silaknas. Nanti ICMI akan umumkan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian di bidang pendidikan. Dalam rangka penguatan iman dan taqwa (Imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Imtaq dan Iptek terus disuarakan. "Kualitas sumber daya manusia yang harus kita andalkan adalah manusia Indonesia yang seimbang imtaq dan iptek-nya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika