REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- GubernurJawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan pelaku usaha swasta harus menyerap tenaga kerja dari penyandang disabilitas sebesar satu persen. Selain itu, BUMN dan BUMD serta penerimaan pegawai di instansipemerintah harus membuka kuota sebesar dua persen.
"Semua sekolah harus menjadi inklusif dan dunia usaha menerima penyandang disabilitas. Itu bunyi undang-undang termasuk (saat) pemerintah menerima PNS. Semua anak di Jawa Barat harus sekolah," ujarnya saat acara Semua Anak Harus Sekolah di halaman Gedung Sate, kantor Pemerintahan Provinsi Jabar, Ahad (10/12).
Aher mengungkan, sejak menjabat pada 2008 angka partisipasi sekolah di SMK/SMA di Jawa Barat nomor dua diantara provinsi di Indonesia. Berdasarkan data saat itu sekitar 840 ribu, namun saat ini jumlah partisipasi siswa di sekolah mencapai dua juta.
"Untuk SD (partisipasi anak) 104 persen, SMP 99.8 persen, SMA/SMK dulu 48 persen sekarang 77 persen. Mudah-mudahan (bisa) di angka 80 persen lebih dan 2019 bisa 90 persen. Tentu kita harus menyentuh dan mengingatkan kesadaran semua pihak khususnya pemerintah daerah untuk menempatkan pendidikan nomor satu," katanya.
Menurutnya, di Jawa Barat pun saat ini terdapat 400 SMA negeri inklusi yang membuka untuk semua orang dan bagi penyandang disabilitas. Sebab, katanya semua anak di Jawa Barat berhak mendapatkan pendidikan.
Disela-sela acara, beberapa siswa penyandang disabilitas menyampaikan pesan anak Jawa Barat untuk pendidikan. Salah satunya adalah harapan agar tidak ada anak sekolah yang dikeluarkan dengan alasan apapun.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan saat ini terdapat 40 sekolah negeri luar biasa dan 360 sekolah swasta lainnya, 400 sekolah inklusi dan sekolah lainnya wajib menerima minimal 3 orang siswa penyandang disabilitas.
"Penyandang disabilitas itu ada 100 ribu lebih, yang ada di sekolah luar biasa ada 20 ribu lebih dan yang belum sekolah sekitar 80 ribuan. APK penyandang disabilitas itu baru mencapai 30 persen," katanya.
Dengan sosialisasi diharapkan anak penyandangdisabilitas bisa sekolah. Selain itu katanya, pihaknya sudah bekerjasama denganbeberapa perusahaan agar mereka menyerap tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Di Subang kita sudah bekerjasama dengan perusahaan.
"Mereka menyerap tenaga kerja dari penyandang disabilitas satu persen sesuai aturan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika