REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rudi Agung *)
Ada baiknya, sebelum membaca tulisan ini menyiapkan kopi dulu. Seperti biasa, oretan ini lumayan panjang. Mencakup data bisnis vaksin yang nilai penjualannya amat sangat mencengangkan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan perenungan.
Saat ini, bangsa Indonesia hidup dalam realitas yang dibentuk media massa dan media sosial. Pada akhirnya, kita pun dipaksa tunduk pada narasi tunggal. Apa contohnya? Vaksin. Kok bisa? Mari simak.
Beberapa hari lalu, Filipina diguncang skandal vaksin demam berdarah yang justru membuat kondisi penderita semakin buruk. Lebih dari 730 ribu anak mendapat suntikan vaksin Dengvaxia sepanjang 2016. Tiga nyawa pun melayang. Presidennya langsung turun tangan. Mantan Menkes yang menangani proyeknya siap diinvestigasi. Luar biasa Filipina. Padahal bukan negara Muslim.
Masyarakat setempat pun turun ke jalan mendesak peredaran dan program vaksin dihentikan. Untungnya, Kementerian Kesehatan setempat resmi menghentikan penggunaan vaksin DBD yang diproduksi Sanofi. Penghentian dilakukan usai ditemukan bukti: mereka yang terjangkit DBD malah semakin parah.
Kantor Kepresidenan Filipina memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai hukum. Tragedi Fhilipina yang menjalankan program vaksin dari WHO dan menelan korban, mengingatkan kita pada vaksin MR.
Tapi, amat jauh berbeda. Korban KIPI vaksin MR lebih dari tiga. Ini belum termasuk yang sakit, diopname, lumpuh. Alih-alih diberi kompensasi. Alih-alih program dihentikan dan vaksin ditarik. Diakui sebagai KIPI saja tidak. Padahal, dampak yang diperoleh korban hanya hitungan hari dan minggu setelah divaksin.
KIPI adalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yaitu suatu kejadian medis, yang terjadi setelah dilakukan vaksin. Sampai saat ini, masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui Kipi. Tak heran, para korban malah disalahkan. Kadang mereka sendiri tak sadar menjadi korban KIPI usai vaksin dilakukan.
Sekarang, kita main logika. Jika ada korban kecelakaan di jalan, apa iya kita ramai-ramai bilang: "Kami juga pengendara, tapi kok tidak kecelakaan." Mustahil kan kita tega berkata demikian saat melihat atau mendengar ada kecelakaan.
Meski kecelakaan itu akibat kelalaian sendiri seperti ngantuk, mabuk atau ugal-ugalan. Tapi tetap saja sebagai makhluk sosial kita berempati pada korban. Jiwa kita pasti terpanggil. Merasakan duka, empati, simpati, dan atau doa bagi korban.
Begitu pula saat ada korban kebakaran, perampokan atau sekadar kecopetan dompet. Tapi, saat bermunculan berita korban KIPI: opname, koma, bahkan ketika sederet korban sampai wafat. Kita berubah sikap dengan cepat.
Tiba-tiba kita tega berucap, "Anak saya habis divaksin tidak apa-apa." Serempak justru menyalahkan pasien yang punya penyakit, padahal faktanya para korban sehat sebelum vaksin. Rambut manusia saja berbeda. Apalagi daya tahan tubuh. Toh, tetap saja dipaksa dimasukan vaksin jenis sama.
Ketika mereka taat pada kampanye vaksin MR tanpa sertifikasi halal MUI, saat jadi korban malah dinafikan. Orangtua korban diminta bungkam. Dengan cepat pun kita menyangkal itu bukan kasus Kipi.
Standar ganda yang amat bahaya, sekaligus mengenaskan bagi umat manusia sebagai makhluk sosial. Apalagi bagi umat Muslim. Dua sikap bertolak belakang pada musibah yang tak diinginkan manusia. Kenapa empati kita harus memilih-milih korban? Kalau ada korban virus, berempati. Pada korban KIPI, malah dibully.
Padahal menurut WHO, KIPI dibagi menjadi tiga kategori, hal-hal berkaitan kegiatan imunisasi, reaksi terhadap sifat-sifat yang dimiliki vaksin yang bersangkutan. Ketiga, koinsidensi atau kejadian secara bersama tanpa ada hubungan satu sama lain.
Kejadian yang bukan disebabkan efek langsung vaksin terjadi karena kesalahan teknik pembuatan, pengadaan dan distribusi serta penyimpanan vaksin, kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan imunisasi, atau semata-mata kejadian yang timbul secara kebetulan. Penjelasan Kipi ini dilansir di situs bumndotgo/biofarma.
Tapi sekali lagi. Dengan dalih koinsidensi pun tetap saja korban yang disalahkan. Orangtua dibungkam. Padahal, koinsidensi bisa karena kesalahan petugas dan proses saat program berjalan. Eh, korban dan korban yang disalahkan. Aneh bukan? Entah apakah WHO tahu. Sebab, akan menarik jika WHO tahu Indonesia tak memiliki KIPI, lantaran selalu dinafikan. Ini prestasi bila Indonesia zero KIPI.
Maka Indonesia bisa menjadi acuan role model bagi negara-negara maju yang menerima pengaduan vaccine injury hingga mengeluarkan kocek anggaran yang besar. Amerika dan negara besar bisa meniru Indonesia. Karena di sana masih ada VAERS yang jujur dan terbuka.
Mereka masih harus membayar kompensasi bagi korban KIPI. Jadi, WHO dan negara maju bisa berguru ke Indonesia. Zero Kipi, tak ada VAERS, tak perlu bayar kompensasi.
Enak toh, kalau ada korban setelah vaksin, tinggal satukan suara: tak terkait vaksin. Sejak awal program, selalu diklaim tidak ada Kipi, yang berhubungan dengan vaksin. Meski korban terus berjatuhan.
Narasi tunggal
Masih ingat saat Pilpres? Bangsa ini digiring media massa pada sosok yang merakyat, sederhana, mampu mengatasi masalah bangsa, super duper sempurnalah. Sang kandidat pun terpilih. Hasilnya? Anda yang bisa merasakan sendiri. Ini satu contoh pembentukan realitas sosial oleh media massa dan media sosial yang memaksa kita tunduk pada narasi tunggal. Begitu pula narasi vaksin.
Selama ada program vaksin MR lalu, opini digiring: wabah, darurat, vaksin MR halal. Narasi tunggal dibentuk: vaksin MR penting. Faktanya, tak ada darurat tampek atau rubela, tak ada wabah, vaksin untuk pencegahan meraih target 2020. Sertifikasi halal pun tak ada sampai program selesai. Bahkan, sampai 23 Oktober 2017 sertifikasi masih diupayakan. Padahal MR sudah digagas sejak 2015. Sebaliknya yang ada, korban berjatuhan. Tak diakui pula sebagai KIPI.
Hari-hari ini narasi serupa kembali dibentuk: vaksin dianggap solusi lagi. Kasus difteri tiba-tiba mencuat, 32 korban wafat akibat penyakit itu, lalu dengan cepat dibuat status KLB. Dengan sangat tergesa-gesa disimpulkan: difteri muncul karena cakupan imunisasi kurang.
Dengan kilat pula: per 11 Desember 2017 akan dimulai ORI atau vaksin serentak sampai Juli 2018. Kalau MR dari usia 0-14 tahun, difteri kali ini sasarannya usia 1-19 tahun. Lebih luas dari MR. Ini kesempatan emas bagi sales. Eehh.
Pertanyaannya: Bulan apa saja korban meninggal? Kenapa langsung ORI, apakah hanya alibi menghabiskan stok vaksin yang telah diproduksi? Kenapa pula cepat sekali menyimpulkan difteri karena cakupan imunisasi kurang. Padahal, korban difteri ada yang imunisasinya sudah lengkap. IDAI sendiri menganalisis, salah satu penyebab difteri lantaran imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak (Rol, 5/12/2017). Tapi kenapa malah bakal ada vaksin massal lagi? Aneh.
Hal sama ketika vaksin MR. Kinanti, misalnya. Bocah perempuan berusia empat tahun asal Garut digerogoti virus Rubella setelah ia memperoleh vaksin MR. (Rol: Rubella yang Diderita Kinanti Kian Parah Pascavaksinasi MR, 10/10/2017).
Dalam catatan Infodatin, Pusat Data Informasi Kemenkes RI, edisi April 2016 merinci situasi imunisasi Indonesia. Data itu menyebut, sejak tahun 2011 cakupan imunisasi pada anak sekolah selalu di atas 90 persen untuk semua jenis imunisasi.
Data Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, menyebut: Tren cakupan DPT3 antara tahun 2007-2015 memperlihatkan kondisi yang konstan. Cakupan pada periode itu sudah tinggi, yakni 90-100 persen. Begitu pula tingginya cakupan imunisasi Dt dan Td. Hanya beberapa provinsi yang rendah, itu pun karena ketersediaannya berkurang. Sedang kasus difteri tahun 2015, hanya 37 persen yang belum memperoleh imunisasi DPT3. Data ini diupdate, 13 Mei 2016.
Tapi kenapa tiba-tiba saat difteri mencuat, disebut mayoritas belum imunisasi. Padahal, cakupan imunisasi nasional selalu tinggi. Lalu bagaimana relevansinya dengan klaim herd immunity yang dianggap sakti? Kenapa pula solusinya selalu dengan vaksin? Sebagai orang awam, amat banyak pertanyaan dan kejanggalan difteri dan tergesanya ORI atau kebijakan vaksin massal lagi.
Kalau kita sakit kepala, misalnya. Obatnya macam-macam. Ada obat warung, obat apotik. Dari tablet, kapsul, cair, pelbagai merk. Ada generik, ada yang mahal. Ada pula yang tradisional. Satu jenis penyakit, solusi obatnya banyak. Mereknya pun beragam.
Tapi, kenapa kalau soal vaksin tidak demikian? Ada penyakit, solusinya vaksin. Usai divaksin pasien malah sakit, tapi mereka yang disalahkan. Untuk vaksin tak pernah salah. Inilah narasi tunggal yang selalu dimainkan berulang-ulang. Sadarkah kita?
Dalam obat pun ada istilah Rational Use of Medicine, pihak medis tak boleh sembarang memberi resep segambreng. Pasien pun diharap aktif menanyakan kegunaan obat yang diresepkan. Tapi, kenapa tidak ada Rational Use of Vaccine? Apakah ada jaminan seluruh nakes mengetahui kandungan vaksin, dampak jangka pendek dan panjangnya? Kebanyakan, nakes hanya menjawab: tugas, ditarget.
Apakah selama ini prioritas program vaksin hanya untuk mengejar target cakupan imunisasi? Untuk apa? Toh ketika cakupan tinggi, tetap saja ada vaksin ulang. Begitu seterusnya. Di sinilah perputaran ekonomi vaksin begitu menggiurkan.
Bahkan, dalam kasus MR sampai membuat MUI berang. MUI menegaskan vaksin MR Halal, itu bohong. (Detik, MUI: Kalau Ada yang Bilang Vaksin MR Halal, Itu Bohong!, 12/10/.2017). Luar biasa, potret pembohongan publik yang telanjang.
Jadi teringat oretan saya ihwal vaksin terdahulu yang sampai ditanggapi beberapa dokter. Baik tulisan di media ini mapun di media Hidayatullah. Tapi, hanya sekali saya tanggapi balik. Untuk apa? Buang energi.
Sejak awal publik hanya meminta bukti tiga hal: sertifikasi halal MR, pelayanan terhadap korban Kipi, vaksin tak perlu dipaksa. Tapi, tetap saja alasannya muter-muter. Dan sudah diduga, sampai program MR usai, ketiganya tak bisa dibuktikan. Bahkan sampai sekarang tak ada. Dan difteri ini, apakah vaksinnya halal? Entah.
Atau mungkin kita sudah tak peduli lagi pada kehalalan. Syubhat hajar, haram tak apalah. Naduzbu billah. Ketika kita telah membiasakan pada hal syubhat, maka perut ini akan mudah menerima yang haram.
Dan kenapa ketika ada kasus, selalu harus dengan vaksin? Bukankah ini sama saja mengkerdilkan jutaan apoteker, dokter, ilmuan. Saya amat yakin, mereka mampu menciptakan solusi selain vaksin. Seperti ilustrasi sakit kepala di atas. Dus, jika melakukan vaksin pada hewan saja prosedurnya ketat tapi kenapa program vaksin pada anak-anak Indonesia seolah seadanya. Terburu-buru, demi target tertentu.
Bukankah suatu penyakit juga dipengaruhi banyak faktor? Pola hidup, kebersihan lingkungan, gizi, gen, lainnya. Bukan melulu karena tidak vaksin. Bayangkan jika dana program vaksin digunakan untuk pembuatan sanitasi misalnya. Di Jakarta saja masih ada 220 RW yang masuk dalam kawasan kumuh. Bagaimana di daerah?
Masih banyak sarana kesehatan tidak laik. Masih banyak masyarakat yang pola hidup dan kebersihannya di bawah standar. Kenapa selalu vaksin yang diutamakan? Padahal tubuh manusia berbeda, tapi diseragamkan menerima zat kimia sama, tanpa tahu kehalalannya.
Vaksin, bisnis raksasa dunia
Jadi teringat ketika oretan sebelumnya mengaitkan vaksin dengan bisnis, lalu dibantah seorang dokter. Katanya, tak ada kaitan vaksin dengan bisnis. Barangkali, patut diingat gurihnya pendapatan vaksin dalam data berikut ini:
Sebagai penyegar ingatan, kita cuplik tayangan CNN Indonesia yang bisa diintip di YouTube. Klik saja: "Vaksin, Bisnis Raksasa Dunia". Asyik kan judulnya?
Menarik mengamati paparan presenter. Sebagai pembuka, ia menghentak kita. Katanya: "Vaksin tidak melulu soal kesehatan. Ada uang, ada vaksin. Ada bisnis besar di balik sebaran vaksin di seluruh dunia, termasuk Indonesia." Ia pun membeber datanya.
Tahun 2014, keuntungan vaksin global mencapai Rp 33,1 miliar dolar As. Tahun 2016, menurun menjadi Rp 24 miliar dolar. Tahun 2019, diprediksi bakal melonjak di kisaran Rp 57,9 miliar dolar As. Ini data Litbang CNN Indonesia.
Sekarang, coba amati: tahun 2016 turun dibanding 2014. Lalu, sejak itu program vaksin makin digencarkan. Di Indonesia, tahun 2017 malah dimasukan tiga program vaksin baru. Salah satunya, MR.
Seiring itu, produsen vaksin asal Indonesia BUMN Biofarma, menaikan target omsetnya dari Rp 2,6 triliun di 2016, menjadi Rp 3 triliun di 2017. Dan menaikan target pasar dalam negeri.
Lihat data Biofarma, pendapatan penjualan vaksin selalu meningkat. Hasil penjualan vaksin BUMN ini, tahun 2011 sebesar Rp 1,32 triliun. Tahun 2012, Rp 1,43 triliun. Tahun berikutnya, melonjak menjadi Rp 1,84 triliun. Tahun 2015, meningkat lagi menjadi Rp 2,04 triliun. Tahun 2015, melesat pula di angka Rp 2,34 triliun. Begitu pula 2016. Apakah kebetulan dengan target keuntungan global di 2019 sebesar Rp 57,9 miliar dolar As? Walau pangsa terbesar mereka luar negeri.
Tak berbeda jauh data WHO. Bahkan WHO menjadikan vaksin sebagai mesin farmasi. Simak data bertajuk: Global Vaccine Market Features and Trends. Data ini ditulis Miloud Kaddar, Senior Adviser, Health Economist. WHO, IVB, Geneva.
Dokumen itu merinci pendapatan global hasil penjualan vaksin dan rencana pengembangan ke depan yang amat wow. Termasuk negara potensial yang dibidik menjadi sasaran pangsa pasar utama. Salah satunya, Indonesia!!!
Hal menarik, di laman 6 tertulis, Vaccines: becoming an engine for the pharmacheutical industry. Luar biasa bukan? Jadi, tidak ada kaitan antara vaksin dengan bisnis? Mari tertawa dalam kesedihan.
Untuk mencapai target, biasanya perlu narasi. Apa? Ya narasi tunggal bernama: vaksin penting. Narasi yang mendatangkan uang. Sila cek harga vaksin. Dari Posyandu, Puskesmas, dokter spesialis anak, sampai di rumah sakit swasta. Vaksin memiliki grade berbeda, dengan harga yang bedanya cukup jauh.
Kenapa pula vaksin harus diulang? Kalau tidak, "Antibodi dalam tubuh akan habis atau berkurang, sehingga kemungkinan anak terserang penyakit akan lebih besar," terang Prof. Dr. Sri Rezeki H. Hadinegoro, Sp.AK, dilansir Kompas, 1/11/2010. (Mengapa Vaksin Harus Diulang).
Jika demikian dimana kesaktian herd immunity? Bukankah vaksin bisa mencegah penyakit. Kenapa harus diulang-ulang? Apakah hanya untuk mendulang pendapatan? Kalau antibodi dalam tubuh berkurang, ngapain harus vaksin? Ada yang bayar pula. Runtuh sendiri kan narasi tunggal: herd immunity.
Kalau tahun 2009, mantan Menkes Siti Fadilah pernah menolak vaksin. Kenapa saat ini jutsru makin menggencarkan vaksin? Anda yang mampu menjawabnya.
Alasan Menkes Siti Fadilah ketika itu, salah satunya, masih ada alternatif lain selain vaksin. Bahkan jika pun mewabah, ia akan menyarankan masyarakat menggunakan masker dan diam di rumah. Badai flu babi pun berlalu. (Detik, Menkes Tolak Tawaran Flu Babi, 15/7/2009).
Kebijakan politik, memang menggelitik. Loh apa kaitannya? Harga kerupuk di warung tetangga saja terkait dengan kebijakan politik. Apalagi program resmi pemerintah. Apalagi vaksin, yang angka penjualannya amat menggiurkan.
Kita pun patut ingat, pemerintah yang tak menjalankan syariat-Nya, bukanlah ulil amri. Tapi saat ini opini dibolak balik, lagi-lagi hanya demi vaksin. Bahkan, halalan thayyiban pun dibalik. Selaiknya halal dulu, baru baik. Jangan halalnya malah dikesampingkan. Mau jadi apa bangsa ini? MUI sendiri telah menegaskan, hanya dua vaksin yang dipastikan kehalalannya.
Kalau Filipina bisa menghentikan program vaksinnya dan menarik vaksin itu, kenapa Indonesia justru menggencarkan vaksin? Meski berbeda jenisnya, tapi sama-sama makan korban. Dan masih saja vaksin diutamakan. Demi apa? Dalam program vaksin MR, publik telah menyaksikan sendiri: adanya ketidakadilan, ketidak jujuran dan ketidak terbukaan. Kini, mau ada vasin massal lagi? Haduh.
Bukankah kita juga masih ingat? Dalam program-program vaksin sebelumnya, kerap meninggalkan jejak korupsi. Dari meningitis sampai flu burung. Jejak kasusnya terserak di pelbagai media. Bagaimana dengan MR dan berikutnya? Mudah-mudahan KPK, BPK, Polri, selalu semangat menelisiknya.
Dan saat ini ada 120 jenis vaksin baru yang sedang dikembangkan. Pas sekali, CNN Indonesia mengangkat judul: Vaksin, Bisnis Raksasa Dunia! Benar-benar bisnis mempesona, yang diracik dengan aneka alasan. Masa bodoh kehalalan. Bangsa ini selalu ditundukan pada narasi tunggal, yang kerap merusak akal sehat.
Semoga para Ulama dan umat Muslim lebih peduli lagi mendesak pentingnya kehalalan vaksin. Darurat pun jangan selalu dijadikan alasan. Mari hormati para apoteker, dokter, ilmuan, yang pasti mampu menemukan solusi: selain vaksin. Shalaallahu alaa Muhammad.
*) pemerhati masalah sosial
Ikuti Whatsapp Channel Republika
