REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Inspektur Jenderal (Polisi) Hamidin menggelar Sosialisasi Pencegahan Terorisme yang diadakan di Doha, Qatar. Di depan komunitas diaspora Indonesia di Doha, akhir pekan mengatakan terorisme tidak bisa dikalahkan dengan membunuh, menembaki, menangkap para pendukungnya, atau merusak jaringannya, sehingga dibutuhkan upaya terpadu, dan strategis guna menanggulangi ideologi teror sampai ke akarnya.
Hal yang bisa dilakukan di antaranya adalah program rehabilitasi dan membangun komunikasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Acara sosialisasi Pencegahan Terorisme ini digelar atas kerja sama BNPT dengan KBRI di Doha,Qatar.
Dipaparkan, kebijakan BNPT yang menitikberatkan programnya pada metode pendekatan lunak atau soft approach dalam menanggulangi terorisme. Pendekatan ini lebih menekankan dialog dan silaturahim dengan berbagai lapisan masyarakat, bahkan terhadap warga yang terlibat dalam jaringan radikalisme dan terorisme. Upaya seperti ini diharapkan memutus rantai kekerasan terorisme, dengan cara yang manusiawi.
Dalam sambutannya, Dubes Indonesia untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi menyambut baik upaya BNPT dalam melakukan sosialisasi agar komunitas Indonesia berhati-hati dan berupaya menghindari kegiatan yang terkait dengan teror dan segera melaporkan kepada pihak terkait di Qatar.
Mantan anggota DPR ini menegaskan pentingnya peran ormas di Qatar dalam mengantisipasi agar anggotanya menjauhi hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang diduga mengandung unsur terorisme.
"Komunitas diapora diharapkan dapat menjadi teladan bagi WNI di perantauan dan menjadi contoh kepribadian Indonesia di Qatar," ujarnya menambahkan komunitas Indonesia untuk mematuhi peraturan setempat serta membantu menjaga persatuan dan kesatuan.
Menurut pejabat KBRI Doha, Boy Dharmawan, terdapat sekitar 51 ormas di Qatar yang dipimpin Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar (Permiqa), Edwin Kurniawan. Permiqa berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan WNI di Qatar diperkirakan berjumlah sekitar 40 ribu.
Sosialisasi ini juga digunakan untuk menyajikan perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik di kawasan khususnya perkembangan politik dan keamanan akibat adanya blokade terhadap Qatar oleh negara kuartet yang dipimpin Arab Saudi sejak Juni lalu.
KBRI menyampaikan upaya yang dilakukan KBRI Doha dalam mempersiapkan contigency plan atau langkah antisipasi sekiranya kondisi kawasan tidak kondusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika