REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani mempertanyakan langkah yang akan diambil Pemprov DKI terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yani menyesalkan sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi yang tak kunjung tegas menjawab hal tersebut.
"Tanah Abang mau diapain, harus diperjelas dan dipertegas. Sampai sekarang belum ada patokan yang jelas," kata Yani kepada Republika, Ahad (3/12).
Legislator PDIP ini menilai, Pemprov DKI harus menyosialisasikan sejak dini kebijakan yang diambil terkait penataan kawasan Tanah Abang. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak, termasuk pedagang yang memenuhi trotoar di kawasan tersebut tahu.
"Jangan bilang belakangan, nanti semakin lama makin sulit dan akan semakin susah menertibkannya," kata Yani.
Dia menilai, Pemprov DKI harus menertibkan dengan tegas PKL di kawasan Tanah Abang yang 'mengambil' trotoar sebagai tempat jualan. Cara itu dinilai mendesak dilakukan sebelum lebih banyak lagi pedagang ikut-ikutan.
William mengatakan, Anies dan Sandi perlu mengajak bicara pimpinan kelompok pedagang di Tanah Abang. Dia meyakini, ketika pemimpinnya pedagang 'dipegang', proses penertiban akan lebih mudah. Upaya persuasif bisa dilakukan untuk penertiban.
"Kalau itu dilakukan, tidak perlu upaya paksa untuk menertibkannya," ujar dia.
Sebelumnya, Sandi mengklaim telah mengantongi konsep penataan untuk kawasan Tanah Abang. Bahkan, dia menyebut konsep itu sudah 'ciamik'.
Namun, ia masih enggan membeberkan rencana tersebut. Sandi hanya mengatakan, dalam jangka panjang, pusat perbelanjaan tersebut akan seperti Grand Bazar di Istanbul, Turki.
"Targetnya bisa menarik bukan hanya 300 ribu tapi 500 ribu pengunjung ke sana, menciptakan begitu banyak lapangan kerja, toko bisa 10 ribu sampai 20 ribu di sana, ini bisa menjadi pusat perbelanjaan commerce di Asia Tenggara. Itu mimpi kita, itu ujungnya perlu waktu," ujar dia.
"Mohon sabar, pokoknya (solusinya) out of the box," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika