REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pakar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai pilkada serentak 2018 akan diwarnai dengan campur tangan bandar politik. Bandar politik ini, turut campur dalam menentukan dan mengarahkan bakal calon. Dengan begitu, calon yang menang pilkada nantinya tidak bisa independen dalam menentukan kebijakannya.

"Bandar politik ini bisa merecoki kebijakan pemenang pilkada," ujar Asep, disela-sela acara diskusi sambung rasa yang digelar Komunitas Jurnalis Purwakarta (KJP), Jumat (1/12).

Karena itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat supaya bisa lebih cerdas lagi dalam menghadapi pilkada serentak ini. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam politik uang. Apalagi, dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan ini, masyarakat sudah terbiasa dengan adanya istilah serangan fajar atau serangan malam.

Jadi, jika masyarakat mau menerima politik uang maka turut berkontribusi dalam jaringan kekeliruan pilkada ini. Dengan begitu, lanjut Asep, untuk mendukung pilkada yang bersih, maka masyarakat juga jangan mengharapkan adanya serangan uang atau barang dari bakal calon.

"Kalau ada bandar yang bagi-bagi uang, saran saya terima uangnya, foto orang yang memberinya lalu laporkan ke Panwas," ujar Asep.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta, Neng Supartini, mengatakan, pilkada serentak ini memusingkan semua pihak. Terutama mengenai koalisi. Saat ini, parpol yang berkoalisi berbeda-beda dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah.

"Kita di daerah, di lapisan paling bawah sudah intens berkomunikasi antar pengurus partai. Tapi, di atasnya ternyata tidak berkoalisi. Jelas ini memusingkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika