REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menuturkan urbanisasi menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh dunia. Dia mengatakan, sebabnya setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.
Menko PMK mengatakan, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam 5 tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, sebutnya, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini, dia mengatakan, diperkirakan sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.
"Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan," kata Puansaat membuka '14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017' di Yogyakarta, Selasa (28/11).
Dia mengatakan, diantara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini terdapat lebih dari 1 miliar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjutnya, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.
"Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan," kata dia.
Menko PMK juga mengingatkan, pilihan dalam Pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, ia berpesan dalam merencanakan Pembangunan Nasional, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan, perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan pun mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.