REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah secara resmi mengajukan surat pemberitahuan akan mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui perihal tersebut karena surat itu ditujukan kepada presiden. Menurutnya, presiden tidak akan melarang seseorang untuk ikut pemilihan kepala daerah.

Terkait surat tersebut, maka akan ada pembahasan internal di lingkungan Istana terkait kemungkinan pengganti Khofifah. "(Pengganti Khofifah) itu tergantung presiden nanti," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (28/11).

Menurut Jusuf Kalla, jika Khofifah sudah resmi mengikuti Pilgub Jatim 2018, maka tidak bisa merangkap jabatan sebagai menteri. Sebab, tugas menteri sangat penting dan berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, hal tersebut demi kepentingan Khofifah agar bisa fokus mempersiapkan diri dalam bursa Pilgub Jatim 2018.

"Menteri sosial sangat penting, harus berurusan dengan masyarakat dan sebagainya, ya kalau sibuk kampanye bagaimana caranya. Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, karena supaya intensif kan," kata Jusuf Kalla.

Ketika ditanya mengenai sosok pengganti Khofifah, Jusuf Kalla masih enggan menyampaikan. Dia berharap nantinya sosok pengganti Khofifah memiliki kemampuan dan kerja keras untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai menteri sosial.

"Saya kira bukan soal dari mana, (tapi) sanggup tidak melanjutkan usaha Ibu Khofifah. Kan, Ibu Khofifah termasuk menteri yang cukup baik," ujar Jusuf Kalla.

Diketahui, Khofifah akan berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak dalam PIlgub Jawa Timur 2018. Keduanya didukung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika